Kadisbudpar Kabupaten Cirebon Pasang Badan, Sebut Larangan Study Tour Dedi Mulyadi Keliru

Kadisbudpar Kabupaten Cirebon, Drs H Abraham Mohamad MSi, menentang larangan study tour dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.--Radar Cirebon
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon, Drs H Abraham Mohamad MSi, pasang badan menentang larangan study tour Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Abraham Mohamad, Dedi Mulyadi terlalu cepat menyimpulkan secara umum atas musibah yang terjadi di Ciater, sehingga mengeluarkan larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat.
Padahal menurut Abraham, kecelakaan yang menimpa rombongan study tour tersebut, melibatkan banyak faktor.
Namun begitu, Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini, tetap melarang sekolah untuk melakukan study tour dengan alasan keselamatan dan finansial.
BACA JUGA:DPUTR Kota Cirebon Perbaiki Jalan Siliwangi yang Amblas
BACA JUGA:Soal Study Tour, Abraham Kadisbudpar Cirebon Berani Bilang Dedi Mulyadi Khilaf, Warganet Membela KDM
"Nggak bisa digeneralisir dong. Kalau mindsetnya KDM demikian, yang bisa dimintai keterangan dalam musibah tersebut ada empat faktor," ujar Abraham Mohamad saat berdiskusi dengan pelaku usaha biro perjalanan dari wilayah Ciayumajakuning, Senin 24 Maret 2025.
Keempat faktor yang dimaksud Abraham diantaranya, pemilik travel, Dinas Perhubungan, Korlantas, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Menurut Abraham, keempatnya menjadi faktor yang menentukan keselamatan dalam sebuah perjalanan study tour.
Dirinya kemudian mencontohkan pemilik travel. Pelaku usaha biro perjalanan yang sering membawa anak-anak sekolah, harus benar-benar memiliki legilitas.
BACA JUGA:Gelar RUPST 2025, BRI Bagikan Dividen Rp51,73 triliun dan Bersiap Lakukan Buyback Rp3 triliun
BACA JUGA:Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi Menyejahterakan Rakyat? Simak Nih Pengakuan sang Gubernur
"Jangan sampai tipu-tipu. Contohnya, menyediakan kendaraan keluaran tahun 80-an tapi aksesorisnya tahun 2000-an, kan nggak bener," ucapnya.
Begitu juga dengan Dinas Perhubungan, Abraham yang pernah menduduki dinas tersebut, tahu persis tentang uji kelayakan pada kendaraan bermotor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: