Dimulai 2025, Inilah Cara Dedi Mulyadi Merevolusi Pendidikan di Jabar

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jabar.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mereformasi sistem pendidikan, khususnya dalam pembentukan karakter siswa dan guru.

"Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas," katanya.

BACA JUGA:Sejarah Mencatat! Pertama Kali di Kabupaten Cirebon, Desa Karangsuwung Bentuk Kopdes Merah Putih

BACA JUGA:Tindak Lanjut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Kuningan, Seluruh Camat Berkumpul di Diskopdagperin

"Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," tegas KDM.

Hal serupa juga berlaku untuk penerimaan siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Ia mengajak seluruh pihak menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jabar.

Selain fokus pada siswa, KDM turut memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang harus dilakukan secara transparan dan profesional.

Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter.

BACA JUGA:Seorang Kakek Meninggal Dunia di Sungai Bangka Luragung, Dugaan Sementara Inilah Penyebabnya

BACA JUGA:Cegah Longsor Lanjutan, DPUTR Gandeng BBWSCC Pasang Bronjong di Jalan Belawa Cirebon

Pendidikan Karakter Bersama TNI/Polri

Mulai 2 Mei 2025, KDM menargetkan pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa wilayah Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujarnya.

TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini.

Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

BACA JUGA:Forista Cirebon Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi, Tapi Keukeuh Soal Study Tour

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelas KDM.

Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten dan kota yang terlibat.

KDM juga menegaskan beberapa kebijakan lainnya, seperti pelarangan study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang membebani orang tua.

Ia juga mengimbau agar siswa tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur.

"Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," ujarnya.

BACA JUGA:Nama Gedung Bakorwil jadi Bale Jaya Dewata, Pemkot Cirebon Belum Terima Keputusan Resmi

Penghentian Sementara Dana Hibah untuk Yayasan Pendidikan

Dedi Mulyadi juga menyoroti penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan yang dinilai belum merata dan berpotensi salah sasaran.

Untuk itu, penyaluran hibah akan dihentikan sementara sambil menunggu hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kemenag Jabar. "Rencana ini sudah didukung DPRD Jabar," tegasnya.

Langkah ini diambil menyusul temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi namun menerima dana miliaran rupiah, yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan," tuturnya

"Saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," jelas Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.

BACA JUGA:Pengedar OKT Diringkus Polisi di Gunungjati Cirebon

"Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sekolah yang dibangun tidak boleh berdekatan dengan SD dan SMP untuk menghindari perebutan siswa.

Dengan pendekatan ini, Dedi Mulyadi optimistis target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA atau MA akan tercapai di seluruh wilayah Jabar. (*)

Sumber: reportase