Pemkot Cirebon Kena Ultimatum Menteri LH, 6 Bulan Harus Benahi TPA Kopi Luhur

RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon punya waktu enam bulan untuk memperbaiki metode pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr Hanif Faisol Nurofiq saat berkunjung ke TPA Kopi Luhur pada Jumat siang, 13 Juni 2025. 

Kepada para wartawan, Hanif menjelaskan, bahwa kunjungannya kali ini dalam rangka pengawasan. 

Dia juga menegaskan bahwa pihak-pihak terkait di Pemkot Cirebon dapat terkena sanksi administrasi atau bahkan pidana jika tidak mematuhi arahan dari pusat.

BACA JUGA:Dukung Pertumbuhan Investasi, DPRD Perlu Kepatuhan Regulasi dan Nilai Sosial

BACA JUGA:Dorong Sektor Produksi Bergeliat, BRI Salurkan KUR Rp69,8 triliun ke 8,3 Juta Debitur UMKM

“Untuk melakukan pembenahan TPA Kopi Luhur. Selama enam bulan wajib dilakukan perubahan penanganan dari open dumping menjadi kegiatan, paling tidak sanitary landfill atau controlled landfill,” jelas Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq.

Dia menambahkan, bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian LH ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

“Terkait dengan penataan pelaksanaan paksaan pemerintah tersebut,” ujarnya.

Menteri Hanif mengungkapkan, bahwa enam bulan dari sekarang tim pengawas dari provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi.

BACA JUGA:Ratusan Pendonor Lakukan Donor Darah di Bentani Hotel & Residence Cirebon

BACA JUGA:Cara Mengecek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik di Kabupaten Cirebon, Simak!

“Ada waktu untuk TPA ini, enam bulan ke depan melakukan langkah-langkah perbaikan,” katanya. 

“Pada saat enam bulan ke depan maka tim pengawas lingkungan hidup provinsi dan KLH akan melakukan evaluasi (terhadap) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bapak Walikota terkait dengan perbaikan ini,” imbuhnya.

Sumber: