Daya Motor

Jalan Rusak Kabupaten Cirebon Tidak Hanya di Timur, Repdem: Juga di Barat, Utara, dan Selatan

Jalan Rusak Kabupaten Cirebon Tidak Hanya di Timur, Repdem: Juga di Barat, Utara, dan Selatan

ILUSTRASI. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Cirebon, tidak hanya di wilayah Timur. Kerusakan juga ada di Barat, Utara, dan Selatan.-Dok-radarcirebon.com

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kondisi jalan rusak yang membutuhkan perbaikan secepatnya di Kabupaten Cirebon, tidak hanya terjadi di wilayah Timur.

Menurut Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon juga terjadi di wilayah Barat, Utara dan Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Moh Yakub, yang turut menyoroti jalan rusak yang kini tengah ramai dibahas.

Menurut Moh Yakub, persoalan jalan rusak yang viral di Kabupaten Cirebon, seharusnya menjadi evaluasi bersama.

BACA JUGA:Kasus Bayi Meninggal di Kuningan: Begini Respon Monohok Kadinkes usai Tim Hotman ke RSUD Linggajati

BACA JUGA:Kawasan Olahraga Bima Cirebon Rawan Kriminalitas dan Prostitusi, Begini Tindakan Pemerintah

Secara khusus, Moh Yakub menunjuk dinas teknis terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, harus ada skala prioritas yang jelas agar perbaikan infrastruktur jalan bisa tuntas dan merata di seluruh wilayah.

"Kerusakan jalan bukan hanya di timur, tapi juga di barat, utara, dan selatan," ucap Moh Yakub dikutip dari Koran Radar Cirebon Edisi Rabu, 9 Juli 2025.

Ditamabahkan Moh Yakub, dinas terkait harus benar-benar merencanakan dengan baik, mengatur pelaksanaan di lapangan, dan memberikan informasi yang jelas ke masyarakat. 

BACA JUGA:Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Green Financing BRI Terus Tumbuh Capai Rp89,9 Triliun

BACA JUGA:Panen Raya Cabai dan Lele di Desa Panunggul, Cirebon: Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Masyarakat Unggul

"Jangan sampai terjadi miskomunikasi yang bisa menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah daerah atau bupati sebagai kepala daerah," tegasnya.

Yakub juga menyoroti peran bupati dan sekda yang menurutnya harus hadir mengatur kerja SKPD agar berjalan maksimal. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait