Aliansi Cipayung Plus Desak DPUTR Kabupaten Cirebon Keluarkan Data Perbaikan Jalan Rusak

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Perdebatan sengit tidak bisa dihindarkan saat mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus (GMNI, HMI dan PMII), melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Senin 14 Juli 2025.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Aliansi Cipayung Plus menuntut Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan.

Sebab, hingga memasuki bulan Juli 2025, Aliansi Cipayung Plus menganggap belum ada tanda-tanda itikad baik dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memperbaiki jalan yang rusak diberbagai titik.

Bahkan, mereka menganggap, pemerintah daerah terkesan tidak transparan dan serius mengatasi masalah ini, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan.

Oleh sebab itu, para mahasiswa yang ikut dalam audiensi tersebut meminta kepada DPUTR Kabupaten Cirebon untuk memberikan data konkrit terkait rencana perbaikan jalan rusak.

BACA JUGA:Si Jago Merah Melahap Toko di Pasuketan Cirebon, Begini Keterangan Saksi Mata

“Kami minta dinas transparan, jangan ada ditutupi. Kami minta data, mulai dari titik jalan rusak yang akan diperbaiki, tahapan pelaksanaan dan lain-lain,” ucap salah satu perwakilan mahasiswa dalam audiensi tersebut yang diamini oleh rekan-rekannya.

Merespon desakan mahasiswa, Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Iwan Rizki awalnya menyanggupi akan memberikan data tersebut dalam kurun waktu satu minggu.

“Beri kami waktu untuk menyiapkan data yang diminta oleh rekan-rekan mahasiswa, kami minta waktu 1 minggu,” ucapnya dihadapan mahasiswa.

Namun, permintaan Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon ditolak mentah-mentah oleh para mahasiswa.

“Kalau memang dinas mau transparan kenapa harus 1 minggu, kami minta saat ini juga,” tegas mahasiswa lainnya.

Setelah lama berdebat dan sempat ditengah-tengahi oleh Kasat Intel Polresta Cirebon, pihak DPUTR Kabupaten Cirebon menyanggupi menyiapkan data paling lama 2 hari.

Mendengar hal tersebut, mahasiswa pun tetap kecewa dan menghitung dua hari tersebut mulai dari Senin 14 Juli 2025. Sehingga, jatuhnya 2 hari tersebut hingga Selasa 15 Juli 2025. Kemudian, seluruh mahasiswa pun membubarkan diri dari ruangan tersebut.

Usai beraudiensi, Jamaluddin Bahtiar, mahasiswa perwakilan dari PMII menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja DPUTR Kabupaten Cirebon yang menurutnya jauh dari harapan masyarakat.

BACA JUGA:Orang Tua Bayi yang Meninggal Dunia di RSUD Linggarjati Bertemu KDM, Bupati Kuningan Angkat Bicara

“Kami dari Cipayung Plus yang memang menanggapi bahwa itu tidak jelas dari pemerintahan Kabupaten Cirebon khususnya di PUTR yang memang tidak jelas memberikan kinerja, fungsi dan sebagainya. Artinya, fakta-fakta di lapangan itu tidak sesuai apa yang memang mereka sampaikan,” tegas Jamaluddin.

Menurutnya, ketidakjelasan ini bukan sekadar soal teknis, tapi sudah menyentuh integritas dan tanggung jawab publik.

Pemerintah dianggap terlalu banyak berbicara tanpa bukti nyata di lapangan. Kerusakan jalan yang berlangsung bertahun-tahun adalah bukti nyata gagalnya perencanaan dan eksekusi.

Hal yang sama juga disampaikan dari perwakilan GMNI, Dika Agung Wahyudi. Ia menyoroti perbedaan data antara yang diakses publik dan yang dimiliki internal pemerintah.

Celakanya, lanjut Dika, perbedaan ini secara tidak sengaja terungkap dalam audiensi.

BACA JUGA:Bank bjb Serahkan Kunci Kepada 100 debitur FLPP, Bukti Dukungan Program 3 Juta Rumah

“Saya dari Cipayung dan mewakili GMNI, bahwa tadi ketika kita audiensi itu pemerintah itu tidak jujur dan tidak transparan, karena mereka itu memberikan website untuk kita akses dan mereka mungkin keceplosan, karena data yang di-upload di media dengan data yang mereka punya itu tidak sama,” ungkapnya.

Data milik pemerintah dinilai jauh lebih detail, sedangkan yang dipublikasikan kepada masyarakat justru minim informasi.

Padahal, menurutnya, informasi seperti alokasi anggaran, paket pekerjaan, hingga progres realisasi harusnya dibuka seluas-luasnya.

“Terkait tuntutan, kita meminta untuk pemerintah ini memberikan transparansi terkait anggaran, tanggalan, alokasi-alokasi yang memang harus dirincikan tentang pengerjaan perbaikan jalan, mulai dari sumber dan alokasi per paket pekerjaan hingga realisasi penggunaan anggaran di lapangan,” lanjut Dika.

Ia juga menegaskan bahwa pihak DPUTR berjanji akan memberikan data dalam dua hari. Jika tidak, mahasiswa akan kembali turun  dengan massa yang lebih banyak.

Sementara itu, perwakilan HMI, Diantar Diansyah, secara tegas menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap jajaran DPUTR, termasuk kepala dinas.

BACA JUGA:Setelah Mendengar Curhat Andi-Irmawati, KDM Desak Bupati Kuningan Bergerak Cepat, Tegas dan Objektif

"Kami dari HMI sih mengecam ya, bahwasannya tidak percaya lah dengan Pak Kadis ataupun dengan jajarannya, dengan dinas-dinas terkait,” ucap Diantar tanpa keraguan.

Ia menilai DPUTR sudah tidak operatif dan tidak responsif terhadap kondisi darurat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kerusakan jalan hanyalah satu dari sekian banyak masalah yang akan mereka soroti ke depan.

“Sekarang mungkin kita lebih fokus ke infrastruktur, besok-besok ada lingkungan, ada pendidikan, bahkan ada sosial juga,” tegasnya.

Tak hanya mengancam akan menggelar aksi massa, ia juga menyatakan siap membentuk konsolidasi dengan kelompok masyarakat lainnya.

“Kalaupun pihak PUPR ini tidak segera mengirimkan data, kemungkinan kita akan membentuk konsolidasi dan aksi massa yang lebih besar lagi. Mungkin lebih melibatkan kelompok-kelompok masyarakat,” tegas Diantar.

Lebih dari sekadar advokasi, mahasiswa juga menjadi korban langsung dari buruknya infrastruktur. Diantar menceritakan kisah pribadinya sebagai warga Cirebon Timur yang terdampak langsung.

“Saya asli warga Cirebon Timur dan saya langsung terdampak langsung. Depan rumah saya juga itu akses jalan kabupaten,” ungkapnya.

Ia bahkan sudah mencoba meminta bantuan ke pemerintah desa, namun malah mendapat jawaban mengecewakan.

BACA JUGA:Pekerja Bangunan di Kuningan Tewas Tertimpa Material Cor

“Saya sempat meminta audiensi dengan pihak desa untuk memperbaiki jalan di desa, nah pihak desa pun ya angkat tangan, dia bilangnya ini ya jalan kabupaten bukan jalan alokasi desa,” lanjut Diantar.

Sebelum audiensi, para mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus melakukan aksi unjuk rasa terlebih dahulu di depan Kantor Bupati Cirebon.

Sejumlah aparat kepolisian pun melakukan pengawalan ketat atas aksi unjuk rasa tersebut, sebelum disepakati melakukan audiensi dengan pihak DPUTR Kabupaten Cirebon yang mewakili Pemerintah Dearah. (*)

Sumber: reportase