280 Juta Jiwa Telah Terdaftar Sebagai Peserta JKN, BPJS Kesehatan Pastikan PBI Dapat Pelayanan Optimal

RADARCIREBON.COM - Hingga 11 Juli 2025, jumlah masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 280,36 juta jiwa. Hal ini menunjukan komitmen BPJS Kesehatan dalam memastikan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kegiatan Rembug Warga Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren di Ponpes Gedongan Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan akses layanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat, terutama yang dari keluarga tidak mampu.

Bersama dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, BPJS Kesehatan terus memastikan bahwa masyarakat yang
terdaftar pada kepesertaan JKN pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) merasakan layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa dipusingkan biaya iuran bulanan.

"Sampai dengan 11 Juli 2025, terdapat 280,36 juta jiwa yang telah menjadi peserta JKN. Dari jumlah tersebut
sebanyak 34,51 persen adalah peserta pada segmen PBI aktif, atau sebanyak 96,76 juta jiwa yang dibiayai
melalui APBN," terang Ghufron.

BACA JUGA:Didukung BRI, UMKM Katering Pemasok Program MBG Sukses Ekspansi Dapur dan Berdayakan Ratusan Karyawan

Tidak hanya melalui APBN, Ghufron menerangkan bahwa pemerintah daerah juga berperan dalam menjamin masyarakat daerahnya melalui APBD yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Tujuannya jelas, untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

"Peserta pada segmen ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pekerja informal, petani, nelayan,
lansia, hingga kelompok penyandang disabilitas yang secara sosial dan ekonomi dianggap memerlukan
perlindungan negara di bidang kesehatan," ucap Ghufron.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kata Ghufron disebutkan bahwa kuota peserta PBI ini sebanyak 113 juta jiwa. Masih ada kuota yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan masyarakat kurang mampu menjadi segmen PBI, sehingga perlu kolaborasi kuat dalam memenuhi target tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan bahwa
masyarakat PBI berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan peserta segmen lainnya. Mereka
dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas atau klinik, hingga pelayanan rujukan
di rumah sakit.

BACA JUGA:Wargabinaan Dilatih Jadi Pramuka Untuk ikut Jambore

"Pelayanan ini meliputi rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan penunjang, hingga obat-obatan yang dijamin sesuai ketentuan. Dengan kepesertaan JKN yang aktif, masyarakat tidak perlu lagi khawatir soal biaya berobat karena seluruh biaya pelayanan kesehatan telah dijamin Program JKN," jelas David.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin
menilai akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial merupakan instrumen penting
yang harus dipastikan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah
pesisir, pelosok, maupun daerah yang selama ini sulit dijangkau.

"BPJS Kesehatan memiliki peran strategis untuk terus memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi
masyarakat kurang mampu. Layanan kesehatan harus hadir untuk masyarakat, jangan sampai ada yang
terhambat berobat hanya karena biaya,” tegas Cak Imin.

Menurut Cak Imin, ketika akses layanan kesehatan sudah setara bagi semua lapisan masyarakat, maka daya tahan sosial dan kualitas hidup masyarakat miskin akan ikut meningkat. Dengan demikian, target
penghapusan kemiskinan ekstrem bukan sekadar wacana, tetapi bisa dicapai dengan langkah konkret.

BACA JUGA:Hadir di Rembug Warga, BPJS Ketenagakerjaan Beri Solusi Permasalahan Nelayan

“Tugas BPJS Kesehatan ke depan jelas, bagaimana terus menjangkau masyarakat lebih luas, lebih inklusif,
lebih mudah, dan lebih cepat. Bahkan kini berbagai negara melakukan benchmark ke BPJS," pungkasnya. (awr/opl)

Sumber: