Tidak Terima Study Tour Disebut Memberatkan, Ini Tanggapan Pelaku Pariwisata

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan study tour, salah satunya dipicu karena biaya yang dianggap memberatkan orang tua siswa.

Namun anggapan tersebut tidak bisa diterima oleh para pelaku usaha pariwisata yang tengah melakukan aksi demo di Gedung Sate, Bandung, Senin 21 Juli 2025.

Nana Yohana, salah satu perwakilan dari Gabungan Pengusaha Industri Tour & Travel (GAPITT) Ciayumajakuning, menepis anggapan tersebut.

Menurut Nana, kegiatan study tour yang dilakukan oleh pihak sekolah, bukan merupakan program dadakan, melainkan sudah direncanakan jauh-jauh hari.

BACA JUGA:Pelaku Pariwisata: Gara-gara Kebijakan KDM, Bank Emok Jadi Subur

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem: Angin Bediding Hantam Cirebon, Awas Penyakit Ini Menyerang

Dengan begitu, segala biaya yang harus dipersiapkan oleh orang tua siswa untuk kegiatan study tour, bisa dicicil atau ditabung sehingga lebih ringan.

"Nah kalau KDM selalu bicara bahwa tadi (biaya study tour) itu memberatkan, memberatkannya di mana?" tanya Nana di hadapan wartawan saat aksi demo di Gedung Sate, Senin 21 Juli 2025.

Nana yang juga Wakil Ketua GAPITT Ciayumajakuning menambahkan, biaya study tour bukan harga mati yang harus dibayarkan mutlak oleh orang tua siswa.

Dijelaskan Nana, bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bisa dicarikan solusi agar mereka tetap bisa mengikuti kegiatan study tour namun tidak terbebani oleh biaya yang dianggap memberatkan tersebut.

BACA JUGA:Klaim Lewat Video Call, Transformasi Layanan Garda Oto Mempermudah Warga Ciayumajakuning

BACA JUGA:Desa Setu Kulon Peringkat 5 Terburuk Nasional dalam Penyerapan Dana Desa

Salah satunya, sambung Nana, dengan cara dilakukan subsidi silang atau diberlakukan kebijakan dari pihak biro perjalanan.

"Dan bila mana ada yang tidak mampu, bisa kita ada solusinya. Bisa subsidi silang, atau bisa digratiskan. Tidak masalah bagi kita," tegas Nana.

Sumber: