Buntut Kasus PIP SMAN 7 Kota Cirebon, Kejaksaan Didesak Selidiki Sekolah Lain

RADARCIREBON.COM – Pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 7 Kota Cirebon, gelombang desakan dari masyarakat dan netizen terus mengalir.

Berbagai komentar di media sosial menuntut Kejari untuk tidak berhenti hanya pada satu sekolah.

Warga menilai, kasus serupa berpotensi terjadi di sekolah-sekolah lain di wilayah Kota Cirebon, baik tingkat SMA, SMP, maupun SD.

"Sekolah negeri yang lain nya gak diperiksa?" tulis netizen @mistar_master_gareng.

BACA JUGA:Kabupaten Majalengka Menarik Pelaku Industri Hiburan Nasional, Ini Agenda Terdekat

BACA JUGA:Rotasi Kepala Puskesmas, Wabup Majalengka: Layanan Kesehatan Harus Siaga 24 Jam

"cek semua tu sekolah negeri lainnya yang di Cirebon pasti ada banyak namun belum diketahui," tulis @Keelani_

"Periksa semua sekolah negeri ada di Cirebon...," tulis @Bimo_Bungsu83

"Miris: Pendidik yang tidak punya sikap mendidik," tulis m_armoet007

Sementara itu, salah satu wali murid SMAN7, Meylani Indria kepada Radarcirebon.com mengaku kecewa terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon yang tidak melakukan penahanan kurungan terhadap para tersangka dari SMAN7.

BACA JUGA:Diluncurkan Presiden Prabowo, BRI Optimistis Koperasi Merah Putih Mampu Menjadi Tonggak Ekonomi Kerakyatan

"Saya sangat kecewa dengan keputusan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada malam ini. Kecewa karena para tersangka dari SMAN7 tidak dilakukan penahanan (dipenjara) di Rutan Kelas 1 Cirebon melainkan hanya berstatus tahanan kita. Sedangkan pihak Kejaksaan Kota Cirebon hanya menahan hukuman penjara terhadap tersangka RN,"tegasnya. 

Diberitakan Radarcirebon.com sebelumnya, kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 7 Kota Cirebon. 

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait penyalahgunaan dana bantuan pendidikan dari negara yang seharusnya diterima langsung oleh siswa.

Sumber: