Soal Tumpukkan Sampah di Pasar Caringin Bandung, KDM: Tanggung Jawab Pengelola

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak akan lagi menangani masalah sampah yang berada di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, menyusul beredarnya video di media sosial keluhan terkait tumpukan sampah di pasar tersebut.

Dedi Mulyadi menegaskan dirinya sudah memberikan arahan sejak awal dan mengambil tindakan dengan membersihkan tumpukan sampah tersebut.

"Saya tak akan lagi menangani pasar tersebut karena saya sudah memberikan arahan sejak awal."

BACA JUGA:Diterjang Angin, Pohon Kelengkeng Berusia 400 Tahun di Goa Sunyaragi Cirebon Roboh

BACA JUGA:Wagub Erwan Tekankan ke DPMD Jabar, Kesejahteraan Warga Desa Jadi Prioritas Utama

BACA JUGA:Berapa Sih Gaji dan Tunjangan Gubernur dan Wagub Jabar? Berikut Rinciannya

"Saya juga sudah mengambil tindakan dan selanjutnya harus diurus sendiri karena pemerintah tidak memiliki relevansi terhadap pengelolaan Pasar Caringin," tegasnya dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial (medsos) pribadinya, Senin 15 September 2025.

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menyatakan dirinya pernah datang ke Pasar Caringin untuk menangani permasalahan sampah dan melakukan penyelesaian.

"Mengenai keluhan tumpukan sampah, dulu saya pernah datang ke Pasar Caringin. Caringin adalah pasar yang dikelola oleh swasta, kemudian iuran atau pembayaran sampahnya dipungut oleh pengelola pasar dan itu swasta. Waktu itu setelah sampah dibersihkan sudah saya sampaikan," kata KDM.

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga JBB Ajak Pokja Kepsek Tirtamulya Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Sampah Sekolah

BACA JUGA:Tidak Tersentuh Pemerintah, Nenek di Japura Bakti Astanajapura Hidup di Kandang Kambing

BACA JUGA:Gubernur Jabar Ajak ITB Kelola Sampah Jadi Energi Baru Terbarukan

"Pengelola Pasar Caringin harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dikelola di areal pasarnya sendiri dan apabila itu tidak dilakukan, maka akan terjadi perbuatan pidana dan aspek pidana lingkungannya," pungkas KDM. (*)

Sumber: reportase