Dorong Pemda Dukung Program Presiden Prabowo, Tito: Jika Dijalankan, Bisa Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

SUMEDANG, RADARCIREBON.COM – Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia diminta untuk mendukung berbagai program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin 27 Oktober 2025.

Program yang dimaksud adalah Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Semua program tersebut dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Sukseskan Program Presiden Prabowo, George Edwin Sugiharto Gelar Cek Kesehatan Gratis

BACA JUGA:George Edwin Sugiharto Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sosialisasikan Program Presiden Prabowo

BACA JUGA:Sambut 300 Tahun Buntet Pesantren Cirebon, Wapres Gibran Sampaikan Kado Presiden Prabowo

“Nah, ini perlu dipaham, pemikiran-pemikiran beliau. Artinya kalau sudah bicara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ucap Mendagri.

Sebagai pejabat birokrat tertinggi di Pemda, Tito mengajak Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memahami dengan baik aturan tersebut dalam upaya memakmurkan rakyat.

Terlebih, Sekda memiliki peran sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.

Terkait program Kopdeskel Merah Putih, Tito berharap program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, khususnya daerah.

Sebab, jika dijalankan sesuai dengan aturan dan rencana, bakal mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan.

BACA JUGA:Meski Belum Sempurna, Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Program MBG Tidak Gagal

BACA JUGA:Baru Tiba dari Mesir, Presiden Prabowo Subianto Beberkan Isi KTT Gaza

Misalnya, penyediaan lapangan kerja, memacu perputaran ekonomi lokal, menghapus praktik tengkulak, hingga melahirkan sistem keuangan yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung kepada sistem tradisional, misalnya rentenir, tengkulak, dan lain-lain,” ujarnnya.

Dalam prakteknya, Kopdeskel Merah Putih bisa penyediaan barang/jasa, seperti penyediaan gas, obat-obatan apotek, hingga keperluan komoditas pangan.

Selain itu, koperasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi harga pangan, melalui intervensi harga beras, jagung, dan yang lainnya.

Oleh karenanya, Mendagri mengapresiasi jajaran Pemda yang secara aktif telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Oleh karena itu, rekan-rekan daerah, saya berterima kasih rekan-rekan sudah mendorong, sehingga terbentuknya secara badan hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (*)

Sumber: reportase