BIJB Kertajati Tetap Disuntik Modal Meski Pemprov Jabar Lakukan Efisiensi Anggaran

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Meski melakukan efisiensi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tetap memberikan permodalan terhadap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menjelaskan, langkah ini dilakukan agar BIJB Kertajati tetap beroperasi.

"Ya, kalau enggak disuntik mati listriknya sama airnya. Masa dibiarkan menjadi tempatnya kelelawar," jelasnya.

Menurutnya, BIJB Kertajati tetap diusahakan agar bisa berjalan secara maksimal dan bisa ramai.

BACA JUGA:Majalengka Kota Terpanas di Indonesia, Suhu Udara Maksimum di Kertajati Tembus 37 Derajat Celcius

BACA JUGA:Kota Cirebon Dukung Optimalisasi Bandara Kertajati

BACA JUGA:Geger Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Simak Dulu Penjelasan BMKG Kertajati

Pemprov Jabar juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan hal tersebut.

"Ikhtiar-ikhtiarnya sedang kami lakukan dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhub memberikan dukungan yang sangat optimal. Mudah-mudahan sajalah. Namanya juga barang mewah, ya, pasti biaya pemeliharaannya mahal," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran pada 2026. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pun telah disepakati bersama dengan DPRD Jabar, Jumat 31 Oktober 2025.

Dalam KUA PPAS disepakati APBD untuk tahun depan menjadi Rp 28,4 triliun, dari yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 31 triliun.

Pengurangan dana ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) ke Jabar sebesar Rp 2,4 triliun.

BACA JUGA:Farhan Usulkan Bandara Husein dan Kertajati Dihidupkan Secara Simultan

Oleh karena itu, Dedi memutuskan untuk melakukan efisiensi di 2026 dengan meminimalisir belanja-belanja di perangkat daerah. Mulai dari perjalanan dinas dan beberapa hal lainnya.

"Biasa dikurangin perjalanan dinas, belanja makan minum, bayar air, bayar listrik, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor, dan kemudian kami juga akan melakukan WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai provinsi Jawa Barat di kantor," kata Dedi.

Rencana WFH sendiri akan dilakukan mulai bulan ini dengan mekanisme satu minggu sekali pada hari Kamis pegawai di lingkungan Pemprov Jabar bisa bekerja di luar kantor.

Sementara, pada bulan berikutnya, Desember skema WFH yang dilakukan yaitu 50/50, setengah dari pegawai setiap perangkat daerah melakukan kerja di luar, sebagiannya lagi di kantor.

"Karena semakin banyak orang di kantor semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," ujarnya. (*)

Sumber: reportase