BKC dan BCJ Bakal di Marger, DPRD Kabupaten Cirebon Siap Bahas Raperdanya

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Dua bank daerah di Kabupaten Cirebon segera di marger atau digabung.

Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ). DPRD Kabupaten Cirebon pun telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon.

Koordinator Pansus II DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menjelaskan, rencana merger dua bank tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi itu mendorong penguatan kelembagaan dan aset yang cukup tinggi.

BACA JUGA:KPK Ngantor di Cirebon demi Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

BACA JUGA:Mantap! Sepanjang 2025 bank bjb Bukukan Laba Sebesar Rp1,37 Trilun

BACA JUGA:Aset Capai 215 Triliun, Kian Mantapkan Kinerja bank bjb Untuk Tumbuh Berkelanjutan

"Secara regulasi, merger ini merupakan amanah dari OJK. Kedua BPR kita, baik BKC maupun BCJ, sama-sama memiliki aset yang cukup besar," ujar RHB sapaan akrabnya.

"Untuk Aset BKC secara keseluruhan per Oktober 2025 mencapai Rp606 miliar. Sementara total aset BCJ diangka Rp448 miliar, dengan total keuntungan 70,8 persen pemkab Cirebon. Sedangkan sisanya menjadi keuntungan Pemprov Jabar," terangnya.

Menurutnya, selain untuk memenuhi regulasi, langkah merger juga bertujuan menciptakan manajemen yang lebih terintegrasi dan fokus pada rencana bisnis yang kuat.

"Maka penggabungan ini penting untuk memperkuat struktur permodalan dan kinerja manajemen internal yang lebih Integrated dan fokus bisnis plan yang kuat," tutur politisi PKB ini.

Dengan demikian, bank hasil merger diharapkan mampu mengoptimalkan dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah, terutama dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

"Kita ingin bank daerah ini lebih optimal dalam pengelolaan aset, memiliki strategi bisnis yang fokus pada pembiayaan, dan mampu menjadi intermediasi keuangan yang efektif bagi masyarakat Cirebon," harapnya.

Disatu sisi, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan sejumlah aset daerah sebagai penyertaan modal (inbreng), termasuk tanah dan gedung kantor untuk mendukung pengembangan bank hasil merger.

Terkait kepemilikan saham, ia menjelaskan bahwa BKC sepenuhnya, 100 persen dimiliki oleh Pemkab Cirebon, sementara BCJ sekitar 60 persen sahamnya dimiliki oleh Pemkab, dan sisanya milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"Kami sempat berpikir untuk melobi Pemprov Jabar agar saham BCJ bisa dihibahkan sepenuhnya ke Pemkab Cirebon. Namun hal itu tidak mudah karena BCJ merupakan bank yang sehat dan rutin memberikan dividen ke Pemprov," jelasnya.

BACA JUGA:3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Bank Pemerintah di Kuningan Resmi Ditahan

Kendati demikian, setelah proses merger selesai, porsi kepemilikan saham Pemkab Cirebon diproyeksikan meningkat hingga 70–80 persen, tergantung hasil kalkulasi aset dan nilai ekonomi masing-masing bank.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs Imron MAg, menilai langkah merger ini sebagai strategi tepat menghadapi ketatnya persaingan perbankan di tingkat regional.

"Daripada kita punya dua BPR kecil yang rawan masalah, lebih baik digabung jadi satu bank besar dengan modal kuat.”

“Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi persaingan dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat," tegas Imron.

Ia menambahkan, bahwa Raperda tentang merger BKC dan BCJ ini menjadi salah satu agenda strategis yang akan dibahas DPRD Kabupaten Cirebon.

"Jika disetujui, BPR hasil penggabungan akan berstatus sebagai Perseroan Daerah (Perseroan) dengan struktur kepemilikan mayoritas di tangan Pemerintah Kabupaten Cirebon," pungkasnya. (sam)

Sumber: reportase