Data Amburadul, Dewan Soroti Nonaktifnya BPJS Ribuan Warga Kabupaten Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Persoalan data kemiskinan kembali disorot anggota DPRD Kabupaten Cirebon Heriyanto ST. Sebab, tidak sedikit warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka yang tiba-tiba nonaktif.  Padahal sebelumnya dapat digunakan.

"Keluhan ini kerap disampaikan langsung masyarakat dengan datang langsung ke rumah," ujar Heriyanto, kepada Radar, Kamis (8/1/2026).

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan persoalan ini merupakan aspirasi mendasar masyarakat yang tidak bisa diabaikan.

"Banyak warga datang dan bertanya, kenapa BPJS yang tadinya aktif sekarang jadi tidak aktif. Informasi yang kami terima dari teman-teman Komisi IV, salah satu penyebabnya karena persoalan desil," terangnya.

BACA JUGA:Pantai Cemara Indah Indramayu dengan Pesona Pohon dan Hempasan Ombak yang Menenangkan

Ia menjelaskan, desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah. Dalam skema tersebut, penerima bantuan berada pada kelompok desil satu hingga desil lima.

Namun, ia mempertanyakan keabsahan dan validitas data yang digunakan pemerintah daerah. "Pertanyaannya, apakah data desil satu sampai lima itu benar-benar valid? Di lapangan masih banyak masyarakat yang jelas-jelas tidak mampu, tapi justru tidak masuk dalam desil penerima bantuan," tegasnya.

Menurutnya, persoalan data kemiskinan di Kabupaten Cirebon seolah tak pernah tuntas. Padahal, anggaran untuk pendataan terus digelontorkan setiap tahun. Namun hasilnya dinilai masih carut-marut.

"Masalah data ini tidak pernah selesai. Anggaran ada, tapi data tetap amburadul. Jangan cuma jawabannya klasik, ‘kalau tidak masuk desil silakan diusulkan lewat desa atau puskesos’. Itu bahasa lama yang terus diulang," katanya.

BACA JUGA:3 Rekomendasi Rumah Makan di Indramayu yang Wajib Kamu Coba, Dijamin Bikin Ketagihan!

Ia mendorong dinas terkait agar tidak hanya menerima laporan administratif, melainkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Bahkan, menurutnya, cukup mengambil sampel satu desa atau kelurahan saja untuk membuktikan keseriusan perbaikan data.

"Tidak perlu semua desa. Satu desa saja, tapi benar-benar dicek. Disurvei rumah ke rumah, dilihat kondisi riilnya. Apakah benar yang masuk desil satu sampai lima itu orang yang berhak menerima bantuan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kecemburuan sosial di masyarakat, di mana warga menilai penerima bantuan justru berasal dari kelompok yang dinilai mampu, sementara yang benar-benar miskin justru terlewatkan.

"Kalau dinas terkait tidak mau membuka mata dan telinga, saya yakin sampai kapan pun data ini tidak akan pernah benar," ungkapnya.

BACA JUGA:Lelang Dini, 27 Paket Pembanguan 2026 Siap Dikerjakan

Apalagi sekarang muncul informasi sekitar 160 ribu warga BPJS-nya nonaktif, sementara datanya sendiri masih amburadul," imbuhnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan turun langsung ke masyarakat, agar kebijakan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak terus memicu polemik di tengah warga.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos menyampaikan hal serupa. Menurutnya, dari obrolan kecil dengan dinas teknis, BPJS kesehatan yang dinonaktifkan jumlahnya sangat banyak. Namun, belum dapat dipastikan jumlahnya.

"Kita akan tindaklanjuti dengan mengagendakan memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappelitbangda melalui rapat kerja untuk memastikan angka tersebut," singkatnya. (sam)

BACA JUGA:Dana Desa 2026 Turun Drastis, Program Desa Terancam Mangkrak: Begini Dampaknya untuk Warga

Sumber: