Satgas Premanisme Majalengka Aktif, Bupati Tegaskan Siap Tindak Tegas Calo Kerja dan Eksploitasi Anak

RADARCIREBON.COM – Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Majalengka kembali menjadi perhatian publik. 

Isu dugaan praktik percaloan tenaga kerja hingga eksploitasi anak yang bekerja di lingkungan pabrik mencuat dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas Satgas tersebut.

Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, MM menegaskan bahwa Satgas Premanisme masih aktif dan bekerja sesuai mandat yang diberikan. 

Ia menyatakan, pembentukan Satgas tersebut merupakan perintah langsung dari dirinya sebagai kepala daerah dan telah didukung penuh dengan fasilitas operasional.

BACA JUGA:Ingin Ngerasa Hari Minggu Setiap Hari? Coba Nongkrong di Sundaze Coffee & Eatery Cirebon

BACA JUGA:Teror Hewan Buas di Kuningan: 43 Kambing Tewas Mengenaskan, Warga Bungurberes Hidup dalam Ketakutan

“Satgas itu ada dan aktif. Saya perintahkan langsung pembentukannya dan sudah kami dukung dari sisi operasional,” tegas Bupati Eman Suherman.

Satgas Pemberantasan Premanisme Majalengka difokuskan untuk menangani berbagai persoalan krusial yang berdampak langsung pada perlindungan masyarakat. 

Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik percaloan tenaga kerja serta perlindungan anak, khususnya terkait anak-anak yang diduga bekerja tidak sesuai ketentuan di sektor industri.

Meski demikian, Bupati mengakui hingga saat ini belum ada laporan resmi yang disertai data valid dan terverifikasi mengenai korban maupun pelaku dari dugaan praktik tersebut. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam melakukan penindakan tegas di lapangan.

BACA JUGA:Sabu Dikemas Mirip Permen, Pria di Kesambi Diciduk Polisi

BACA JUGA:Ribuan PKBM di Jabar Disorot Wagub, Ini Dampaknya bagi Masa Depan Pendidikan

“Jangan hanya jadi wacana. Jangan menyerah pada keadaan hanya karena tidak ada yang berani bicara. Kita sudah punya Satgas, sudah saya perintahkan, dan sudah didukung operasional. Tapi harus ada laporan yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bertindak hanya berdasarkan isu atau rumor. Identitas korban, pelaku, serta kronologi kejadian harus disampaikan secara jelas agar dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Sumber: