Musrenbang Mulai Digelar Tingkat Kelurahan, RW Rame-Rame Sampaikan Usulan

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Musyawarah Rencanang Pembangunan (Musrenbang) awal tahun 2026 tingkat kelurahan mulai digelar pada hari Senin (19/1/2026) di Shegia Cafe di Kelurahan Karya Mulya.

Hadir langsung anggota DPRD Kota Cirebon, R Endah Arysanasakanti SH, Lurah Karya Mulya Rahmat, Camat Kesambi Imbang Isnaeni, Ketua LPM Karya Mulya Muhammad Yani SH.

Camat Kesambi Imbang Isnaeni SSTP mengatakan, Musrenbang tingkat kelurahan ini digelar karena bagian dari proses perencanaan partisipasi mulai tingkat RW, pra musbangkel dan sekarang dilanjut Musbangkel.

“Intinya belanja masalah dari masyarakat dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Di Kecamatan Kesambi, kata Imbang, Musbangkel Karya Mulya ini digelar pertama kali.  Karena Target Musrenbang Kelurahan selesai dijadwalkan  selesai tanggal 31 Januari 2026. Karena bulan Februari 2026 pekan kedua direncanakan musrenbang tingkat kecamatan. Sedangkan untuk tingkat Kota Cirebon dijadwalkan Musrenbang bulan Maret atau April.

BACA JUGA:Cegah Abrasi Pesisir, DPC Gerindra Indramayu Tanam 1.200 Mangrove di Desa Tanjakan

Musrenbang ini , kata Imbang, untuk menyusun perencanaan tahun 2027, sedangkan tahun 2026 tinggal pelaksanaan. Musrenbang ini untuk menyusun rencana pembangunan tahun depan, seperti di Pekiringan banjirnya sudah tidak seperti tahun tahun sebelumnya, kemudian pembahasan penanganan stunting, pendidikan.

Di RPJMD, kata Imbang,  sebenarnya lebih ke infrastruktur, penanganan banjir, pengembangan UMKM, ruang publik berbasis inklusi.

“Kelurahan karya Mulya juga lebih banyak fokus ke infrastruktur, Tuberculosis, Stunting Posyandu, pendidikan PAUD walaupun tahapan anggarannya masih kecil,”bebernya.

Anggota DPRD R Endah, menjelaskan DPRD terkait dengan persoalan BPJS   sudah melakukan konsultasi dengan BPJS pusat, dan tindak lanjut dari BPJS Pusat rencananya DPRD akan menggelar ada rapat gabungan yang akan mengundang  lurah,  camat, Dinsos, BPJS  dan BPS, kita ingin duduk bareng, mencari solusi terkait BPJS kesehatan terkait criteria penerima BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:Jembatan Cilengke Ambles Diterjang Luapan Sungai, Akses Dua Desa di Leuwimunding Terganggu

Selama menjabat sebagai Anggota DPRD, Endah menjelaskan dirinya sudah berusaha membantu guru PAUD, guru madrasah, Posyandu. Dan  tahun ini membantu pelatihan untuk guru inklusi.

“Pokir saya salah satunya untuk guru inklusi,” ujarnya.

Terkait Rutilahu, politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, Rutilahu meskipun masuk kedalam Pokir, akan tetapi  ketika rutilahu belum punya sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka tetap tidak bisa, karena syarat penerima bantuan rutilahu harus punya sertifikat hak milik.

“Usulan Rutilahu walaupun masuk kedalam Pokir, kalau belum punya sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka tetap tidak bisa, karena syarat penerima bantuan rutilahu harus punya sertifikat hak milik,” tandasnya.

BACA JUGA:Dekatkan Akses Layanan Keuangan, BRILink Agen Waisun Jadi Tumpuan Warga di Papua Pegunungan

Andi M Rosul dari RW 04 Mega Endah  berharap 2026 selain infrastruktur sudah cukup rapih karena ada pokir sampai 100 juta yang direalisasikan di tahun 2025. Kalau bisa ditahun 2026 jangan terputus, dana yang diserap RW itu untuk kepentingan RW tersebut dan intinya untuk kepentingan masyarakat.

Andi juga menyinggung terkait pengelolaan Sampah, dirinya mempertanyakan  apakah dikelola RW atau kelurahan, karena selama ini RW 04 berusaha mengelola sampah.

“Pengelolaan sampah sebenarnya di kelurahan atau koperasi selama ini juga kurang jelas,” tegasnya.

Komar dari RW 17 mengusulkan setiap Musbangkel dan Musrenbang selalu minta penunjuk arah kelurahan karya Mulya itu di mana, selama ini tidak ada. Justru hanya orang-orang yang tahu kelurahan Karya Mulya.

BACA JUGA:Banjir Ganggu Jalur KA, KAI Daop 3 Cirebon Batalkan 25 Perjalanan dan Sediakan Bus Pengganti

Tidak hanya itu dirinya menyinggung pembinaan tata cara pemulasaran jenazah apakah setiap RW-RW sudah jalan pelatihan pemulasaran. kemudian terkait dengan kekurangan lahan pemakaman, bahkan pernah ada yang ditolak saat hendak pemakaman.

“perlunya solusi terkait lahan pemakaman,” terangnya.

Lurah Karya Mulya, Rahmat menyampaikan pemerintah ketika merubah anggaran terkendala deadline yang hitungannya hari, hari ini dibuka malam ditutup, jadi perubahan anggaran cukup riskan khususnya anggaran yang bersifat satu paket.

Untuk itu, lanjut Rahmat, Ketika mengusulkan itu kalau bisa yang cermat dan jangan berubah-ubah. Musrenbang Kelurahan  ini ada kemungkinan merubah usulan.

BACA JUGA:Spirit Tenis Club Bersinar di Turnamen Emirat 2

“Tahun 2026 kita lihat paketnya RW 4 apakah berdampak dengan RW lain. Yang jelas penanganan sampah itu berakibat pada banjir. Silahkan RW mana saya yang ditunjuk pengelolaan sampah dengan sampah terpilah akan ada nilainya,” ujar Rahmat.

Ketua LPM Karya Mulya, Muhammad Yani SH menyampaikan, bahwasannya Musrenbang Kelurahan  Karya Mulya ini bagian dari upaya urun rembuk program pembangunan dari masing masing RW di kelurahan Karya Mulya.

Usulan yang disampaikan akan di formulasikan dengan program RPJMD pemerintah Kota Cirebon. Mulai dari Infrastruktur, pengelolaan sampah hingga problematika lahan pemakaman muncul di Musrenbang ini.  (abd)

Sumber: