Susun RKPD 2027, Jigus Minta Pembangunan Harus Jawab Aspirasi Masyarakat

CIREBON, RADARCIREBON.COM -Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dengan DPRD, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, serta para pemangku kepentingan pembangunan.

Wakil Bupati (Wabup) Cirebon H Agus Kurniawan Budiman menegaskan, forum tersebut memiliki peran penting dalam menyerap pandangan, masukan, dan aspirasi masyarakat secara langsung.

Dengan demikian, arah pembangunan daerah yang dirumuskan benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan harapan warga Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:Terancam Hukuman Mati, Polisi Bongkar Cara AF Membuat Tembakau Sintetis di Kamar Kos Cirebon

“Forum konsultasi publik ini menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan secara langsung pandangan, masukan, dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan,” ujar Wabup Agus Kurniawan Budiman.

Pria yang akrab disapa Jigus itu menjelaskan, RKPD 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2025-2029.

Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Cirebon tetap mengacu pada visi RPJMD, yakni terwujudnya masyarakat yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman (Beriman).

BACA JUGA:Rumah Kos di Cirebon Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis, 1 Tersangka Ditangkap Terbukti Meracik Sendiri

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovasi pelayanan publik, penguatan masyarakat berbasis budaya, kehidupan sosial yang toleran, serta lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029, pembangunan daerah pada 2027 difokuskan pada tema penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah.
Upaya ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Jigus menegaskan, pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik.
Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat ekosistem ekonomi agar potensi unggulan daerah mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Meski demikian, Pemkab Cirebon masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas fiskal akibat berkurangnya dana transfer ke daerah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi, hingga risiko lingkungan dan kebencanaan.

Sumber: