Konflik Mata Air Gunung Ciremai: Warga Resah Terancam Krisis, PDAM Bantah Eksploitasi Mengaku Paling Kecil

RADARCIREBON.COM – Sengketa pemanfaatan mata air di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kembali memantik perhatian publik. 

Konflik yang melibatkan kepentingan warga hulu, pemerintah daerah, dan pengelola air minum ini dinilai belum menemukan titik temu, meski telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Tokoh masyarakat Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Omar Ali Sahabi, secara terbuka mengungkap dugaan pelanggaran dalam tata kelola distribusi air dari mata air di kaki Gunung Ciremai. 

Air yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga desa penyangga, kini justru disebut lebih banyak mengalir keluar wilayah tanpa memenuhi hak masyarakat setempat.

BACA JUGA:Anggaran Rp6,8 Miliar, Proyek Penataan Sukalila-Kalibaru Cirebon Gandeng TNI AD

BACA JUGA:Terungkap Fakta Mengejutkan Mata Air Gunung Ciremai: Mayoritas Pemanfaat Tak Berizin

Pernyataan tersebut disampaikan Omar Ali saat mendampingi tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung dalam peninjauan lapangan ke salah satu mata air di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Rabu (21/1/2026). 

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas mencuatnya konflik distribusi air, yang sebelumnya juga mendapat sorotan setelah inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Janji Sosialisasi yang Tak Terpenuhi

Menurut Omar Ali, akar persoalan bermula pada 2022, saat dilakukan sosialisasi pemanfaatan mata air yang melibatkan pihak PDAM dan pemerintah desa. 

BACA JUGA:Kamu Bisa Ganti Skincare Berkali-kali, Tapi Pernah Ganti Cara Merawat Kulit dari Dalam?

BACA JUGA:Kanopi SMAN 1 Susukan Ambruk Diterjang Angin, Seorang Guru Meninggal Dunia Bukan Korban

Dalam forum tersebut, disepakati bahwa kebutuhan air bersih warga Cikalahang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk melalui pembangunan jaringan pipanisasi ke rumah-rumah warga, sebelum air dialirkan ke luar daerah.

Namun, kesepakatan tersebut dinilai hanya berhenti di atas kertas. Hingga infrastruktur selesai dibangun pada 2024, warga mengaku tak pernah merasakan realisasi janji tersebut. 

Sumber: