Orang Miskin Tak Masuk Bansos, Hasan Basori Kritik Sistem Desil Online

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyoroti serius adanya anomali dalam penentuan Desil penerima bantuan sosial yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. 

Warga miskin justru tercatat berada pada Desil tinggi, sementara warga yang relatif mampu malah masuk Desil rendah.

Sorotan tersebut mencuat dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Kecamatan Mundu yang digelar, Kamis 22 Januari 2026. 

BACA JUGA:Hasan Basori: Surat Usulan Pemekaran Cirebon Timur Sudah Masuk Kemendagri

BACA JUGA:Hasan Basori Tegaskan Pentingnya Pengawasan Peningkatan Infrastruktur Jalan dari Masyarakat

Dalam forum tersebut, Kuwu Desa Mundupesisir, H Khaerun menyampaikan, keluhan terkait banyaknya warga miskin di wilayahnya yang mendadak kehilangan status aktif kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurut Hasan Basori, permasalahan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan penonaktifan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon per 1 Januari 2026. 

Tercatat, sekitar 193 ribu warga Kabupaten Cirebon kehilangan status aktif BPJS PBI APBD.

“Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran daerah. Idealnya, kebutuhan anggaran BPJS PBI APBD mencapai Rp165,8 miliar, namun kemampuan APBD Kabupaten Cirebon hanya Rp74,4 miliar,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, hingga saat ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum dapat dipastikan turun, sehingga berdampak pada penurunan drastis tingkat keaktifan BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon yang kini hanya berada di angka 65,1 persen.

Hasan juga menegaskan, sistem penentuan Desil yang berbasis data online kerap memunculkan ketidaksesuaian di lapangan. 

Hal ini menyebabkan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tereliminasi dari sistem.

“Banyak laporan yang kami terima, orang miskin malah masuk Desil tinggi. Ini jelas anomali dan akan kami telusuri, termasuk transparansi dan akurasi datanya,” tegas Hasan Basori.

Sebagai langkah darurat untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 

Sumber: reportase