Dana Desa Beku Sejak 2023, Warga Hulubanteng Desak Ketegasan Bupati Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Kebekuan dana desa sejak 2023 di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, memicu keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. 

Kondisi ini dinilai membuat roda pemerintahan desa nyaris lumpuh dan berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan serta pelayanan publik.

Warga menilai situasi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. 

Mereka pun mulai mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya sikap Bupati Cirebon, dalam menyikapi persoalan yang melibatkan Kepala Desa Hulubanteng.

BACA JUGA:Asal Usul Desa Hulubanteng: Legenda Banteng Penjaga Istana dan Strategi Penaklukan Rajagaluh

Salah satu warga Desa Hulubanteng, Taufiq, menyebut kebekuan dana desa selama dua tahun terakhir membuat kepala desa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. 

Akibatnya, berbagai program pembangunan desa terhenti tanpa kejelasan.

“Kepala desa tidak bisa bekerja karena dana desa dibekukan. Dampaknya sangat terasa, pembangunan desa menjadi terlantar,” ujar Taufiq, Senin 2 Februari 2026.

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Warga mengaku telah bersabar cukup lama, namun hingga kini belum ada solusi konkret yang dirasakan di tingkat desa. Padahal, desa seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Taufiq mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sebenarnya telah mengambil langkah administratif dengan mengeluarkan surat teguran hingga tiga kali kepada Kepala Desa Hulubanteng. Namun, peringatan tersebut dinilai tidak direspons secara serius.

“Surat teguran dari bupati sudah sampai tiga kali, tapi tidak ada perubahan dalam manajemen pemerintahan desa sampai sekarang. Ini terkesan seperti pembangkangan,” tegasnya.

Kekecewaan warga semakin memuncak karena berbagai upaya yang telah ditempuh belum membuahkan hasil. 

BACA JUGA:Perjuangan Kuwu Hulubanteng Lor Wujudkan Kantor Balaidesa Megah Tanpa Korupsi demi Warga Bahagia

Warga mengaku telah mengirimkan surat resmi ke berbagai instansi, melakukan audiensi, hingga menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes.

Sumber: reportase