Effendi Edo Sambut Skema KPBU, Percepatan Perbaikan Jalan Cirebon Makin Terbuka

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Walikota Cirebon Effendi Edo menghadiri agenda strategis Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis 5 Februari 2026.

Forum ini menjadi momentum penting untuk membahas optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Jalan Daerah, yang dirancang sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Cirebon.

BACA JUGA:Wakil Walikota Harapkan Usulan Di Musrenbang Terealisasi Semua

Kegiatan tersebut tidak hanya membahas aspek teknis pembangunan jalan, tetapi juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan.

Di tengah keterbatasan anggaran konvensional daerah, pemerintah pusat mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, khususnya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Melalui skema ini, pembangunan infrastruktur tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebaliknya, pemerintah daerah didorong untuk bersinergi dengan sektor swasta melalui mekanisme investasi yang terukur, aman, dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Andre Permana, menjelaskan bahwa skema KPBU merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur daerah.

PT PII hadir sebagai lembaga penjamin yang memberikan pendampingan sekaligus meningkatkan kepercayaan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA:Wakil Walikota Bertemu Wamen Perindustrian, Jajaki Peluang Pengembangan Industri di Kota Cirebon

“Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII siap bersinergi dengan pemerintah daerah guna menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Andre Permana dalam paparannya.

Ia menambahkan, Inpres Jalan Daerah menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui KPBU.

Dengan adanya penjaminan proyek, risiko investasi dapat diminimalkan sehingga minat badan usaha untuk terlibat semakin meningkat.

Sejalan dengan paparan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus mampu menopang sektor-sektor produktif.

Jalan yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi pengungkit utama distribusi hasil pertanian, ketahanan pangan, serta konektivitas energi nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Haeruddin C. Maddi menyampaikan bahwa Inpres 11/2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas jalan secara lebih kompetitif.

Menurutnya, percepatan pembangunan jalan daerah dapat diwujudkan melalui kombinasi pendanaan dari APBN dan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU.

BACA JUGA:Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati Tinjau Gedung Ambruk Disnaker

“Dengan skema tersebut, aspek operasional dan pemeliharaan jalan dapat tetap terjaga. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan sentra pangan dengan pusat distribusi,” kata Haeruddin.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif peluang yang ditawarkan melalui kebijakan tersebut. Kehadiran skema pembiayaan kreatif dinilai menjadi angin segar untuk menjawab berbagai tantangan infrastruktur jalan yang selama ini dihadapi, terutama pada ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.

Walikota Cirebon Effendi Edo menegaskan bahwa pemahaman mengenai inovasi pembiayaan ini akan segera ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, Kota Cirebon tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan peluang yang dibuka oleh pemerintah pusat.

“Kami memandang Inpres ini sebagai momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk lebih inovatif dalam mencari solusi pembangunan.”

“Dengan skema pembiayaan kreatif, kita tidak lagi hanya terpaku pada anggaran konvensional,” ujar Effendi Edo.

BACA JUGA:Target Walikota, Normalisasi Sungai Sukalila Cirebon Rampung Tahun Ini

Ia optimistis, kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta akan membawa perubahan signifikan bagi kualitas infrastruktur di Kota Cirebon.

Perbaikan dan peningkatan jalan diyakini akan berdampak langsung pada mobilitas warga, kelancaran distribusi barang, serta peningkatan daya saing daerah.

“Percepatan perbaikan jalan dapat dilakukan lebih efektif guna mendongkrak ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi warga,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen menyusun dan mengajukan usulan proyek infrastruktur jalan yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. Ruas-ruas jalan yang menunjang aktivitas ekonomi, distribusi pangan, dan pelayanan publik akan menjadi prioritas utama.

“Dengan dukungan pemerintah pusat melalui Inpres dan pendampingan pembiayaan, kami berharap konektivitas wilayah Kota Cirebon akan semakin mantap dan pada akhirnya menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Effendi Edo. (*)

Sumber: reportase