Daya Motor

Setahun Edo–Farida Pimpin Kota Cirebon, Nasib BUMD Disorot, Simak Catatan Kritis dan Progres Infrastruktur

Setahun Edo–Farida Pimpin Kota Cirebon, Nasib BUMD Disorot, Simak Catatan Kritis dan Progres Infrastruktur

Setahun Edo–Farida pimpin Kota Cirebon, BPR Bank Cirebon kolaps dan BUMD disorot. Infrastruktur melaju, tapi BRT Trans Cirebon justru berhenti.-Dok. Radar Cirebon-

RADARCIREBON.COM – Tepat Jumat (20/2/2026), genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati. 

Setahun perjalanan ini memunculkan dua wajah berbeda: di satu sisi infrastruktur menunjukkan progres signifikan, di sisi lain nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru menjadi sorotan tajam.

Isu paling krusial datang dari sektor keuangan daerah. Perumda BPR Bank Cirebon resmi kehilangan izin operasional setelah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini penanganannya berada di bawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Praktisi hukum sekaligus akademisi Untag 1945 Jakarta, Cecep Suhardiman, menilai langkah penyelamatan seharusnya bisa dilakukan sebelum kondisi memburuk. 

BACA JUGA:Pemerintah Atur Pembelajaran Selama Ramadan 2026, Simak Jadwal dan Ketentuannya

BACA JUGA:Polemik Pajak Makan Karyawan PT Long Rich Indonesia, Buruh: Uang Rp10 Ribu Tak Layak Dipajaki

Menurutnya, BPR Bank Cirebon masih memiliki peluang bangkit karena sempat ada investor yang siap mengucurkan dana segar.

“Ketika itu kebutuhan sekitar Rp40 miliar untuk memulihkan likuiditas. Investor sudah ada. Tapi momentum itu tidak segera dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia menilai lambatnya respons strategis, termasuk pergantian pengawas dan direksi yang tak kunjung dilakukan, mempercepat keruntuhan bank milik daerah tersebut.

Padahal, keberadaan bank daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor UMKM dan menopang ekonomi lokal.

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Dukung TMMD ke-127 di Majalengka, Jalan Desa 1 Km Dibangun

BACA JUGA:Waspada! OJK Cirebon Peringatkan Bahaya Investasi Ilegal Berkedok Aplikasi

Tak hanya perbankan daerah, kondisi PD Pembangunan juga disebut berada di titik rawan. Perusahaan daerah itu dinilai belum melakukan diversifikasi usaha secara optimal, padahal memiliki aset potensial yang bisa dikembangkan.

“BUMD seharusnya tidak bergantung pada satu sektor saja. Diversifikasi usaha membuat perusahaan lebih tahan terhadap tekanan ekonomi,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait