Polda Jabar Petakan Jalur Mudik Lebaran 2026, Andong dan Becak Jadi Potensi Macet

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat (Jabar) mulai memetakan jalur mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. 

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan kecelakaan saat pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Raydian Kokrosono, mengatakan pihaknya bersama Kapolda Jabar telah menyusuri sejumlah jalur utama yang menjadi tumpuan arus mudik dan arus balik di wilayah Jawa Barat.

BACA JUGA:Mudik Lebaran 2026 Aman? Kementerian PU Pastikan Jalan Nasional dan Tol Bebas Lubang

BACA JUGA:144 Juta Pemudik Siap Bergerak! Ini Strategi Pemerintah Hadapi Mudik Lebaran 2026

“Bersama Bapak Kapolda, kami sudah mengecek beberapa jalur yang menjadi tumpuan pemudik, mulai dari arus dari Jakarta dan Sumatera menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk arus balik,” ujar Raydian, Sabtu 21 Februari 2026.

Beberapa jalur strategis yang telah dicek di antaranya Jalur Pantura, Tol Trans Jawa, jalur arteri selatan Priangan Timur, hingga jalur Pantai Selatan (Pansela). 

Dari hasil pengecekan tersebut, polisi memetakan berbagai potensi kerawanan lalu lintas, baik trouble spot maupun black spot di masing-masing wilayah.

Menurut Raydian, seluruh Kasat Lantas di wilayah hukum Polda Jabar telah diperintahkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan penanganan dini sebelum Operasi Ketupat dimulai.

“Pada saat pengecekan, sudah kami mapping potensi kerawanan, trouble spot, dan black spot. Kami minta segera dikelola sebelum Operasi Ketupat,” tegasnya.

Salah satu potensi trouble spot yang menjadi perhatian adalah keberadaan kendaraan tradisional seperti andong, delman, dan becak di jalur mudik. 

Perbedaan kecepatan antara kendaraan tradisional dan kendaraan bermotor dinilai dapat memperlambat arus kendaraan pemudik, terutama di titik padat.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Sediakan 74 Bus Mudik Gratis, Ini Cara Daftarnya

Raydian menyebut, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi para pengemudi kendaraan tradisional agar tidak beroperasi sementara saat puncak arus mudik dan arus balik.

Sumber: reportase