THR 2026 Tetap Kena Pajak, DJP Jelaskan Alasan dan Dampaknya bagi Pekerja

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait kebijakan pemotongan pajak terhadap tunjangan hari raya (THR) yang akan diterima pekerja pada tahun 2026. 

Kebijakan ini disebut bukan sebagai tambahan beban pajak, melainkan bagian dari pengaturan sistem pembayaran pajak agar lebih merata sepanjang tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, skema pemotongan pajak pada THR sebenarnya telah diterapkan sejak tahun sebelumnya. 

BACA JUGA:THR Belum Cair? Ini Cara Lapor ke Posko Resmi Pemprov Jabar 2026

BACA JUGA:THR ASN dan Swasta 2026 Resmi Diumumkan, Ojol Dapat BHR Naik 2 Kali Lipat

Tujuannya adalah untuk menghindari penumpukan pembayaran pajak pada akhir tahun.

Menurutnya, secara keseluruhan tidak ada tambahan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 

Jika dihitung secara akumulatif selama satu tahun, besaran pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya.

“Pada tahun lalu sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan bagi wajib pajak. Yang terjadi hanyalah perubahan perilaku pembayaran pajak, yang sebelumnya menumpuk di bulan Desember kini dibagi lebih merata setiap bulan,” ujar Yon Arsal saat media briefing di Kantor DJP, Jakarta, Kamis 5 Maret 2026.

Ia menjelaskan, sebagian masyarakat kemungkinan sudah merasakan adanya pemotongan pajak dari THR yang diterima. 

BACA JUGA:Resmi! Kemnaker Terbitkan Aturan THR 2026, Wajib Cair 7 Hari Sebelum Lebaran

Namun dampaknya justru membuat potongan pajak pada akhir tahun menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.

“Kalau THR sudah dipotong pajaknya sekarang, maka pada bulan Desember nanti potongan pajaknya tidak akan terlalu besar seperti sebelumnya,” jelasnya.

DJP berharap perdebatan yang sempat muncul di masyarakat pada tahun lalu terkait pajak THR tidak kembali terjadi pada tahun ini. 

Sumber: reportase