Konflik Timur Tengah Memanas, DPR RI Usulkan Penundaan Ibadah Haji 2026
Anggota Komisi VIII DPR RI H Satori -Abdullah-radarcirebon
CIREBON, RADARCIREBON.COM – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini mulai berdampak pada kebijakan perjalanan ibadah ke tanah suci.
Menanggapi situasi yang belum menentu, Anggota Komisi VIII DPR RI H Satori kepada Radar Cirebon disela sela reses senin sore (9/3/2026) di Kota Cirebon, mengusulkan kepada Kementrian Haji dan Umroh (Kemenhaj) untuk melakukan penundaan keberangkatan Haji tahun 2026 jika ketegangan terus berlanjut.
Lebih jauh Satori menyampaikan bahwasannya Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang juga sudah mengusulkan terkait opsi penundaan keberangkatan Haji tahun 2026 jika ketegangan terus berlanjut.menurut Satori, langkah ini merupakan bentuk antisipasi demi keselamatan jamaah asal Indonesia.
"Jika sampai bulan April 2026 ini konflik Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan Israel belum ada gencatan senjata, ada saran untuk menunda keberangkatan Haji 2026," ujar Satori
Satori menekankan bahwasannya Keamanan Jamaah Jadi Prioritas.
Untuk itu, DPR RI menekankan bahwa perang yang terjadi di kawasan Timur tengah ini pasti akan memberikan dampak besar bagi prosesi ibadah, baik dari segi logistik maupun keamanan jalur penerbangan.
Namun demikian, Satori menegaskan bahwasannya Opsi penundaan ini masih bersifat usulan yang sangat bergantung pada perkembangan situasi keamanan global dalam beberapa bulan ke depan.
Untuk itu DPR RI berencana melakukan Koordinasi dengan Kemenhaj, Komisi VIII sudah menjadwalkan akan segera memanggil Kementerian Haji dan Umroh untuk membahas mitigasi risiko ini. Pertemuan tersebut rencananya akan diagendakan segera setelah masa sidang dan libur Lebaran berakhir.
"Besok mulai masa sidang selama seminggu, kemudian cuti Lebaran. Setelah itu, kami akan mengagendakan pertemuan dengan Kemenhaj untuk menyikapi konflik Timur Tengah ini," tandasnya
Namun demikian, Satori berharap para calon jamaah haji diharapkan tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait status keberangkatan di tahun 2026.
BACA JUGA:Kejari Majalengka Periksa 14 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Rp6 Miliar
Tidak hanya itu, pemerintah juga mesti memberikan perhatian serius terhadap keselamatan jemaah haji, khususnya terkait rute penerbangan yang dilalui.
Politisi Partai Nasdem ini menekankan pentingnya meninjau ulang cara pemberangkatan jemaah demi menghindari risiko keamanan di wilayah konflik. Kalau tetap berangkat dan mengambil rute penerbangan yang lain durasi perjalanan jemaah yang panjang memerlukan solusi alternatif yang lebih aman.
Kalaupun ada peninjauan ulang rute, Satori Menyarankan agar rute penerbangan tidak dipaksakan melewati jalur yang dianggap berisiko atau terlalu dekat dengan wilayah konflik. Bisa saja mengalihkan jalur penerbangan melalui wilayah Afrika, seperti Nairobi, sebelum melintasi laut lepas, tapi waktunya bisa mencapai 23 jam .
Satori kembali menekankan bahwa pesawat sebaiknya tidak terbang di pinggiran wilayah yang tidak stabil guna memberikan rasa aman maksimal bagi para tamu Allah. Karena keselamatan jemaah adalah prioritas utama.
BACA JUGA:Mudik Lebaran 2026, Polisi Cek Jalur Pantura Cirebon: Ini Dia Titik Rawan Macet Kota Cirebon
“Kita harus mencari alternatif jalur penerbangan yang lebih tenang, meskipun harus memutar sedikit ke arah Afrika dan laut lepas, daripada mengambil risiko di jalur yang ada sekarang," tegasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak otoritas penerbangan dan kementerian terkait dalam menyusun jadwal serta rute pemberangkatan haji di masa mendatang. (abd)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
