Kontrak Ribuan PPPK Terancam, Daerah di Jabar Ini Fokus Efisiensi Anggaran

RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, tengah mengkaji langkah strategis untuk menekan beban keuangan daerah melalui skema efisiensi anggaran. 

Salah satu opsi yang kini menjadi sorotan adalah kemungkinan tidak memperpanjang kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wacana ini muncul setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyusun berbagai langkah penyesuaian agar keuangan tetap stabil.

BACA JUGA:Terus Bergeliat, Pemberdayaan BRI Ungkit Perekonomian Desa Empang Baru

BACA JUGA:Jadwal Indonesia vs Bulgaria: Final FIFA Series 2026, Misi Garuda Ukir Sejarah di GBK

Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyampaikan bahwa beban belanja pegawai saat ini mencapai sekitar 63 persen dari total APBD. 

Angka tersebut dinilai cukup tinggi, sehingga diperlukan langkah konkret untuk menekan pengeluaran, terutama agar anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, opsi kontrak PPPK dihentikan masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. 

Pemerintah daerah masih menghitung dampak sosial maupun administratif dari kebijakan tersebut, mengingat ribuan tenaga PPPK bergantung pada kontrak kerja tersebut.

BACA JUGA:Jadi Barbuk Korupsi, Renovasi Gedung Setda Kota Cirebon Jalan Terus

BACA JUGA:Pegawai SPPG Indramayu Dilatih Damkar, Begini Cara Tangani Kebakaran yang Benar

“Efisiensi anggaran menjadi kebutuhan mendesak. Namun, bentuknya masih kami pelajari secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak yang luas,” ujar Sudarsono dilansir dari Jabar Ekspres.

Target efisiensi belanja pegawai yang dicanangkan Pemkot Banjar mencapai 30 persen pada tahun 2027. 

Sumber: