Aksi Demo Berujung Anarkis di Indramayu, Lucky Hakim: Fasilitas Umum Dirusak Harus Diganti!

INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM – Aksi perusakan yang dilakukan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir INDRAMAYU (KOMPI) saat unjuk rasa di Alun-alun INDRAMAYU beberapa hari lalu, disesalkan sejumlah kalangan. 

Beberapa fasilitas umum di kawasan Alun-alun Indramayu dirusak. Kerusakan meliputi vas bunga, pot taman, pagar pembatas, tiang lampu, kursi taman hingga sarana lainnya di sekitar lokasi porak poranda.

Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyayangkan aksi yang berujung anarkis. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah membuka ruang dialog melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. 

BACA JUGA:Demo di Indramayu Tolak PSN Revitalisasi Tambak, Massa Mengancam Gelar Aksi Lebih Besar

Bahkan, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI juga  hadir dalam pertemuan dengan perwakilan pengurus KOMPI di ruang Sekda Indramayu beberapa hari lalu. 

“Sangat disayangkan aksi ini berujung anarkis. Padahal kami sudah membuka ruang untuk berdialog melalui dinas terkait."

"Fasilitas umum ini dibangun dari uang rakyat untuk kepentingan bersama dan semestinya tidak dirusak," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Pendopo Indramayu beberapa hari lalu.

Lucky juga mengaku terkejut atas kejadian tersebut, terlebih karena Pembina KOMPI adalah KH Juhadi Muhammad yang memimpin langsung aksi unjuk rasa. Padahal selama ini ia dikenal aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

“Saya cukup heran, selama ini beliau selalu berkoordinasi dan berhubungan baik dengan saya, baik melalui pesan singkat maupun datang langsung ke kantor Pendopo Indramayu." 

"Namun dalam aksi ini tidak ada penyampaian sebelumnya dari beliau. Bahkan, saya minta kepada staf segera cek barangkali ada surat masuk dari KOMPI untuk melakukan audensi tapi tidak ada,” katanya. 

BACA JUGA:Gedong Duwur Indramayu Ambruk, Nasib Bangunan Cagar Budaya Ini di Ujung Tanduk

Ia menegaskan, seluruh fasilitas yang rusak merupakan aset publik yang dibiayai dari anggaran daerah. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar segera memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Sumber: reportase