Perluas Pemetaan Investasi hingga Desa DPMPTSP Siapkan Sistem Digital

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tancap gas memperluas pemetaan potensi investasi. Pemetaan pun ditingkatkan hingga level desa.

Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. Termasuk sebagai upaya membuka akses informasi yang lebih detail bagi para investor.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Siti Komariyah SKep Ners MAP mengatakan, pemetaan hingga tingkat desa dinilai penting agar potensi ekonomi daerah bisa tergambar lebih spesifik dan terukur.

"Selama ini peta potensi investasi yang dimiliki pemerintah daerah baru menjangkau tingkat kecamatan," ujar Oom --sapaan akrab Sekretaris DPMPTSP itu, kepada Radar, Kamis (9/4/2026).

BACA JUGA:LinkUMKM BRI Dorong Perempuan Pengusaha Fesyen Naik Kelas, Olah Wastra Nusantara Jadi Busana Modern

Kata Oom, ke depannya, pemetaan tersebut akan diperinci hingga desa sehingga investor dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang usaha. "Ke depan kita arahkan sampai ke desa. Jadi potensi-potensi investasi itu bisa terlihat lebih detail, bahkan sampai titik desa," terangnya.

Tak hanya diperluas, peta potensi investasi tersebut juga akan dikemas dalam format digital. Dengan begitu, investor cukup mengaksesnya secara daring tanpa harus datang langsung.

"Kalau sudah berbasis digital, investor tinggal klik wilayah yang diinginkan, potensi yang ada langsung terlihat," jelasnya.

Meski demikian, Oom mengakui proses menuju pemetaan detail hingga desa bukan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses data, terutama terkait data pertanahan yang berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BACA JUGA:BRI Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia dalam Daftar 'Global 500 2026' Versi Brand Finance

"Koordinasi data memang masih menjadi kendala. Tidak semua data bisa kami akses dengan mudah, itu yang sedang kami upayakan," ungkapnya.

Di sisi lain, menurut Oom, pihaknya juga tengah berbenah dalam sektor pelayanan perizinan. Ke depan, seluruh layanan perizinan ditargetkan lebih terintegrasi dalam satu pintu melalui Mall Pelayanan Publik (MPP).

Saat ini, sejumlah perizinan masih tersebar di berbagai perangkat daerah seperti dinas lingkungan hidup, DPUTR hingga pemadam kebakaran. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif dan menyulitkan masyarakat maupun investor.

"Kita ingin ke depan semua bisa lebih terpusat di MPP, sehingga proses perizinan tidak lagi berpindah-pindah," katanya.

BACA JUGA:Proyek Underpass Jatibarang Dimulai Mei 2026, Warga Terdampak Sepakat Dukung Pembangunan

Ia menambahkan, upaya integrasi layanan ini juga merupakan dorongan dari Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

"Misalnya perizinan perumahan, sekarang masih harus ke beberapa dinas. Nanti diarahkan supaya cukup melalui satu sistem layanan terpadu," pungkasnya. (sam)

Sumber: