Menengok Nasib Sekolah PGRI yang Dulu Jaya, Kini Sepi Peminat

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kejayaan sekolah PGRI tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Cirebon redup.
Jumlah siswanya pun terus berkurang, bahkan tanpa siswa. Contohnya di SMA PGRI Plumbon. Sekolah yang sempat berjaya dengan 900 siswa pada era 2000-an itu kini tak lagi beroperasi.

Izin operasionalnya resmi dicabut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2021, setelah tidak memiliki siswa sama sekali.

Wajar saja, tidak sedikit eks sekolah PGRI beralih fungsi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Di SMP PGRI Plumbon misalnya, meski masih beroprasi sebagian lahannya dibangun KDKMP.

Ketua Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Cirebon, Yusup MPd mengaku tidak mempersoalkan ketika keberadaan sekolah PGRI beralih fungsi menjadi KDMP. Sebab, tanah yang digunakan selama puluhan tahun merupakan tanah desa.

BACA JUGA:Mendadak Kajari Kota Cirebon Diganti di Tengah Pengungkapan Kasus Besar

"Selama ini sekolah PGRI itu numpang di tanah desa. Pada prinsipnya kami menataati regulasi yang ada. Tidak bisa mempertahankan penuh. Ketika yang punya hak itu meminta kembali lahannya," kata Yusup, kepada Radar, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, keterbatasan kontribusi terhadap desa juga menjadi pertimbangan. Karena itu, pihak yayasan memilih mengembalikan lahan kepada pemiliknya.

Selain persoalan lahan, tantangan berat juga datang dari sisi pembiayaan. Biaya operasional sekolah swasta dinilai semakin tinggi, sementara jumlah siswa terus menurun. Kondisi ini membuat sebagian sekolah tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan.

"Proses penurunan ini tidak terjadi tiba-tiba, tapi berlangsung lama. SMA PGRI Plumbon misalnya, dulu pernah memiliki sekitar 900 siswa. Sekarang kosong hingga izinnya dicabut tahun 2021 lalu," kata Yusup didampingi Sekretarisnya, Warsadi.

BACA JUGA:Tersangka Baru Kasus Bank Cirebon, Kejari Buka Peluang: Penyidikan Masih Berkembang

Yusup mengungkapkan, minimnya bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana juga memperparah kondisi. Di sisi lain, kebijakan penambahan kuota siswa di sekolah negeri turut berdampak signifikan terhadap berkurangnya minat masyarakat ke sekolah swasta.

Menurut Yusup, ada sejumlah faktor yang menyebabkan meredupnya sekolah PGRI, mulai dari manajemen sekolah hingga perubahan animo masyarakat dalam memilih pendidikan. "Saat ini sekolah negeri semakin berkembang dan daya tampungnya bertambah. Dampaknya tentu ke sekolah PGRI," katanya.

Di Kabupaten Cirebon sendiri, ungkap Yusup, sekolah PGRI tingkat SMP masih tersisa sekitar sembilan unit yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Ciwaringin, Palimanan, Sumber, Greged, Astanajapura, Babakan, Karangsembung, Waled, hingga Plumbon.

"Yang Plumbon berdiri di atas dua tanah desa yakni, Desa Plumbon dan purbawinangun

BACA JUGA:Saat Bertemu Prabowo, Putin Nyatakan Rusia Terbuka Kerja Sama Berbagai Bidang dari Energi hingga Militer

Sementara untuk tingkat SMA tercatat sekitar enam sekolah, di antaranya berada di Klangenan, Palimanan, Kedawung, Babakan, Karangsembung, dan Losari.

Meski masih menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah swasta tetap harus menarik iuran dari siswa untuk menutup kebutuhan operasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi ekonomi masyarakat.

"Sekolah swasta menarik SPP itu lebih kepada upaya bertahan agar tetap bisa melayani pendidikan. Mengingat, semua guru hingga kepala sekolah tidak ada yang PNS. Semua murni swasta," tandasnya.

YPLP PGRI, lanjut Yusup, telah melakukan pendataan dan inventarisasi berbagai persoalan di lapangan sebagai langkah evaluasi. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang lebih berpihak, keberlangsungan sekolah swasta, khususnya PGRI, diprediksi akan semakin tergerus oleh perkembangan zaman. (sam)

Sumber: