Perombakan Aturan SLIK dalam Pembahasan Teknis

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Dalam mendukung implementasi program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merencanakan perombakan aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Aturan baru ini berfokus pada penyesuaian ambang batas tunggakan (kolektibilitas).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menuturkan selama ini masi banyak masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terkendala proses pembiayaannya karena terhalang tunggakan kartu kredit hingga pinjaman online dengan nominal ratusan ribu rupiah.

SLIK sebenarnya bukan satu-satunya alat untuk mendapatkan pembiayaan, tapi ini menjadi salah satu cara perbankan memitigasi risiko kredit macet di kemudian hari.

"Relaksasi atau penetapan kualitas kredit di bawah Rp1juta ini diharapkan bisa jadi salah satu guidance Bank agar lebih mudah menyalurkan pembiayaan khususnya pada MBR yang terkendala pinjaman dibawah Rp1juta," ucapnya.

BACA JUGA:Kluivert Absen dalam Laga Barca Legends vs DRX Legends di GBK, Ini Penyebabnya

Penetapan batas Rp1juta diambil karena tidak terlalu tinggi. Saat ini angsuran pebiayaan rumah juga nilainya relatif tidak tinggi. Jika penetapan aturan di atas Rp1juta maka dikhawatirnya akan berdampak pada pembiayaa yang macet.

Saat ini terjadi pada ribuan nasabah maka bank bisa mengalami kerugian besar. "Selain memberikan perlindungan konsumen, kami juga turut memberikan pengawasan optimal dan menjaga stabilitas keuangan melalui lembaga jasa keuangan yang sehat dan stabil," ungkapnya.

Saat ini, kebiajakan akan kelonggaran peraturan SLIK tersebut masuih dalam pembahasan teknis. Penerapannnya masih menunggu POJK baru diterbitkan dengan teknis serta juknis.

"Penerbitan aturan harus meminta kajian dari berbagai industri, saat ini masih dalam pembahasan teknis juknis, ditargetan segera diterbitkan paling lambar Juni 2026," tukasnya. (apr)

BACA JUGA:Program Balai Ternak BAZNAS Kota Cirebon, Solusi Nyata Angkat Ekonomi Warga

Sumber: