OJK Cirebon Dorong Sukses Sensus Ekonomi 2026, Libatkan Industri Keuangan Ciayumajakuning

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menunjukkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Hal ini ditandai dengan mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pelaku industri jasa keuangan se-Ciayumajakuning dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Pangeran Cakrabuana, Kantor OJK Cirebon, Jumat 24 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan industri jasa keuangan dari wilayah Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

BACA JUGA:APPSI Kota Cirebon Berikan Award ke OJK Cirebon

Terdiri dari perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, pergadaian, perusahaan fintech, serta pelaku industri jasa keuangan lainnya.

Melalui kegiatan tersebut, OJK Cirebon memfasilitasi BPS untuk menyampaikan secara langsung informasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Sekaligus mendorong kesiapan dan partisipasi aktif pelaku industri jasa keuangan dalam mendukung kelancaran pendataan.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari sinergi antar lembaga dalam memperkuat kualitas data ekonomi nasional.

"OJK Cirebon mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menjembatani koordinasi antara BPS dan industri jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning." 

"Partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat akan sangat penting untuk menghasilkan gambaran ekonomi yang komprehensif sebagai dasar kebijakan nasional," ujarnya.

BACA JUGA:PNM Perkuat UMKM Lewat PKU di Indramayu, OJK Ingatkan Bahaya Rentenir dan 'Bank Emok'

Dijelaskan Agus, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS untuk mendata seluruh pelaku usaha non-pertanian di Indonesia, mulai dari usaha mikro kecil hingga usaha menengah besar.

"Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh data terkini terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, kondisi permodalan dan investasi, daya saing usaha, hingga perkembangan sektor ekonomi baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, kata Agus, BPS akan melibatkan sekitar 116 ribu petugas lapangan di seluruh Indonesia guna memastikan proses pendataan berjalan optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha secara komprehensif.

Sumber: reportase