Rumah Warga Ambruk Capai 271 Unit, DPRD Kritik Kinerja Pemkot Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Krisis hunian melanda Kota CIREBON. Ratusan rumah warga dilaporkan ambruk dalam beberapa waktu terakhir.

Namun penanganan dari pemerintah daerah dinilai belum maksimal dan cenderung lambat.

Kondisi ini memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Mereka menilai, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi sudah mengarah pada lemahnya tata kelola sosial dan respons kebijakan publik.

BACA JUGA:Disnaker Cirebon Genjot Job Matching, Tekan Pengangguran hingga 6,4 Persen

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN, Rinna Suryanti, menegaskan bahwa fenomena rumah ambruk mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.

Ia memaparkan, jumlah rumah ambruk terus mengalami peningkatan signifikan.

Awalnya tercatat 171 unit, kemudian bertambah 90 unit, dan kembali meningkat 10 unit pada awal 2026. Secara total, kini mencapai 271 rumah.

“Ketika rumah roboh, masyarakat membutuhkan kepastian dan tindakan cepat, bukan prosedur panjang yang berbelit."

"Namun yang terjadi justru lambannya birokrasi dan lemahnya koordinasi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, mayoritas kasus rumah ambruk bukan disebabkan bencana alam, melainkan faktor ekonomi masyarakat yang tidak mampu memperbaiki kondisi bangunan tempat tinggalnya.

Dengan tingkat kepadatan tinggi di wilayah perkotaan seperti Kota Cirebon, seharusnya pemerintah telah memiliki langkah mitigasi sejak dini.

BACA JUGA:Resmi! Asep Sholeh Pimpin DPD PAN Kabupaten Cirebon, Siap Tingkatkan Elektabilitas

Ia menilai pendekatan yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Politikus yang akrab disapa Teh Rinna itu juga menyoroti mandeknya pencairan anggaran bantuan.

Sumber: reportase