MBG Jadi Sorotan, Komnas PPLH Minta SPPG Dikelola Profesional dan Ramah Lingkungan

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup atau Komnas PPLH Jawa Barat menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyoroti terkait tata kelola dapur pelayanan gizi, kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah operasional dapur.

Hal ini disampaikan Ketua DPW Komnas PPLH Jawa Barat, Alwan Nasution saat melakukan koordinasi bersama DPD Komnas PPLH Cirebon Raya di Tajug Pangeran Alas, Perum Gebang Regency, Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jumat 15 Mei 2026.

BACA JUGA:Aksi Sigap Damkar Cirebon Lepaskan Tutup Mainan di Jari Seorang Anak

Dalam kesempatan itu, Alwan menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan semata, tetapi juga harus ditopang sistem pengelolaan yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memiliki tata kelola yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“SPPG harus dikelola secara profesional agar kualitas pelayanan dan keamanan pangan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menilai pengelolaan SPPG sebaiknya berada di bawah yayasan atau lembaga resmi yang memiliki sistem administrasi dan pengawasan yang terukur.

Dengan demikian, seluruh proses mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kualitas dapat dilakukan secara lebih tertib dan bertanggung jawab.

BACA JUGA:Seminar IMCI 2026: Mahasiswa Harus Jadi Penggerak Pembangunan Kabupaten Cirebon

Selain itu, Alwan juga menyoroti kualitas tenaga pengelola dapur dan ahli gizi yang terlibat dalam program MBG. Menurutnya, tenaga ahli tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus memiliki kemampuan praktik dan pengalaman lapangan.

“Ahli gizi jangan hanya mengandalkan teori, tetapi juga harus memahami praktik di lapangan,” katanya.

Komnas PPLH menilai aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Sebab, makanan yang diproduksi dalam jumlah besar sangat rentan terhadap risiko kontaminasi apabila tidak ditangani sesuai standar keamanan pangan.

Sumber: reportase