Setelah Sempat WDP, Pemkab Kuningan Kembali Raih Opini WTP dari BPK

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Setelah sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Kuningan akhirnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan sekaligus menandai keberhasilan berbagai upaya pembenahan tata kelola keuangan yang dilakukan selama satu tahun terakhir.

BACA JUGA:Kuningan Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Bupati Dian Singgung Kerja Keras Satu Tahun

Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan di Bandung, Kamis 25 Juni 2026).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar.

Kembalinya opini WTP menjadi bukti bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif.

Berbagai evaluasi internal, penyempurnaan administrasi keuangan, penguatan sistem pengendalian, hingga tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meski berhasil meraih kembali opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan diingatkan agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut.

BACA JUGA:Pemkab Cirebon Kembali Sabet WTP, 11 Tahun Beruntun

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir yang dapat dijadikan alasan untuk berpuas diri.

Menurut Deden, opini WTP merupakan standar yang memang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Keberhasilan ini bukan hasil kerja satu orang atau satu instansi saja. Ini merupakan buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang selama tahun 2025 terus melakukan pembenahan.”

Sumber: reportase