DPRD Jabar Bantah Usulkan SPP Sekolah Negeri, Simak Penjelasan Lengkapnya

RADARCIREBON.COM – Isu mengenai kemungkinan diberlakukannya kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri menjadi perbincangan hangat di masyarakat. 

Menanggapi kabar tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menegaskan bahwa informasi yang menyebut DPRD Jawa Barat mengusulkan SPP sekolah negeri tidak benar.

Menurut Zaini, pembahasan yang saat ini berlangsung masih berada pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

Dalam proses tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat hanya bertugas menghimpun berbagai aspirasi dari sejumlah pihak sebagai bahan penyusunan regulasi.

BACA JUGA:Benarkah DPRD Belum Lunasi Pajak? Aktivis Cirebon Ungkap Temuan Rp1,44 Miliar

BACA JUGA:Kebakaran Hutan Melanda Gunung Ciremai, 30 Hektare Lahan di TNGC Kuningan Terbakar

Ia menilai munculnya informasi yang berkembang di tengah masyarakat telah menimbulkan kesalahpahaman, seolah DPRD Jawa Barat telah memiliki sikap resmi untuk mengaktifkan kembali SPP di sekolah negeri.

"Perlu kami luruskan bahwa DPRD Jawa Barat tidak pernah mengusulkan pengaktifan kembali SPP. Posisi DPRD dalam pembahasan pansus hanya menerima berbagai masukan dari para pihak. Itu sama sekali bukan usulan resmi DPRD," ujar Zaini usai kegiatan reses bersama bobotoh Persib di Kabupaten Majalengka, Senin (20/7/2026).

Pembahasan Raperda Masih Tahap Menyerap Masukan

Zaini menjelaskan, pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan masih berlangsung dan belum memasuki tahap pengambilan keputusan. 

BACA JUGA:DPR/MPR Dibekukan dan Partai Golkar Dibubarkan, Presiden Diberhentikan, Indonesia 25 Tahun Lalu

Seluruh masukan yang diterima dari berbagai kalangan akan dipelajari sebelum dirumuskan menjadi aturan.

Salah satu agenda yang dilakukan pansus adalah menyerap aspirasi dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Dalam salah satu forum yang berlangsung di Kabupaten Bekasi, memang muncul usulan agar SPP diberlakukan kembali dengan mekanisme subsidi silang. 

Sumber: