Proyek APJ Dinilai Bakal Bebani APBD Kota Cirebon, DPRD Usulkan Skema User Charge

RADARCIREBON.COM – Rencana Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Kota Cirebon melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2027 terus jadi sorotan DPRD.

Perhatian utama bukan hanya pada kebutuhan penambahan dan modernisasi lampu penerangan jalan, tetapi juga skema pembiayaan yang akan digunakan pemerintah daerah.

Dewan menilai skema Availability Payment (AP) berpotensi menjadi beban tetap bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon. 

Pasalnya, pemerintah daerah harus melakukan pembayaran secara berkala kepada badan usaha selama masa kerja sama.

BACA JUGA:Punya Budget Rp2 Jutaan? Ini 3 Tablet Itel Vista Tab yang Bisa Dipilih untuk Kuliah, Kerja, dan Hiburan

Di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih terbatas, komitmen pembayaran jangka panjang tersebut dikhawatirkan mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, menilai skema AP perlu dikaji secara lebih hati-hati sebelum proyek dilanjutkan.

Menurut Umar, pembayaran kepada badan usaha akan menjadi fixed cost atau pengeluaran tetap yang harus dialokasikan pemerintah setiap tahun.

“Jika dipaksakan, APJ akan menjadi beban tetap bagi APBD yang wajib dibayar setiap tahun kepada swasta. Ini akan semakin menyita ruang fiskal pemerintah yang sedang lesu,” ujar Umar, Minggu (23/8/2026).

BACA JUGA:Cicilan Rp18 Miliar per Tahun untuk Proyek APJ Cirebon Disorot DPRD, Ini Alasannya

BACA JUGA:Proyek APJ Kota Cirebon Tetap Berjalan Meski Ditolak, Pemkot Sebut Sesuai Tahapan

DPRD Dorong Skema User Charge

Sebagai alternatif, Umar menawarkan penggunaan skema User Charge (UC). 

Skema tersebut dinilai lebih ramah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah karena sumber pengembalian investasi berasal dari pengguna layanan.

Sumber: