Pemprov Jabar Usulkan Modal PT BIJB Naik Jadi Rp8 Triliun, Perangkat Daerah Juga Dipangkas

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan sejumlah perubahan penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta struktur organisasi pemerintahan daerah.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 11 September 2026.

Dalam rapat tersebut, Erwan menyampaikan Nota Pengantar Gubernur mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Jabar.

BACA JUGA:BIJB Kertajati Buka 24 Jam Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau, 707 Jemaah Umrah Dialihkan

Dua Ranperda itu masing-masing mengatur perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, serta Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kedua rancangan regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan dan kelembagaan Pemprov Jabar dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta perubahan lingkungan strategis.

Salah satu poin yang cukup menjadi perhatian adalah rencana peningkatan modal dasar PT BIJB.

Dalam usulan Ranperda, modal dasar perusahaan yang mengelola BIJB dan kawasan Kertajati Aerocity itu diusulkan meningkat signifikan, dari sebelumnya Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun.

Erwan menjelaskan, PT BIJB membutuhkan dukungan struktur permodalan yang memadai agar dapat menjalankan fungsi perusahaan secara lebih efektif sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut dia, penyesuaian modal dasar bukan sekadar berkaitan dengan angka penyertaan modal.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan dan membuka ruang pengembangan bisnis.

BACA JUGA:BIJB Kertajati Jadi Bandara Alternatif Soetta, KDM Minta Layanan Terbaik

"Penyesuaian modal dasar pada PT BIJB merupakan instrumen dalam memperkuat struktur permodalan perseroan, menyehatkan kondisi keuangan, dan mendorong perkembangan bisnis serta peluang kerja sama dengan mitra strategis, baik pemerintah maupun swasta," kata Erwan.

Ia menegaskan, perubahan modal dasar PT BIJB membutuhkan dasar hukum yang jelas dan terukur.

Sumber: reportase