Warga Cirebon Berbondong-bondong Protes Desil DTSEN, DPRD: Ini Alarm Serius

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Kantor kelurahan hingga sejumlah instansi di Kota Cirebon belakangan ramai didatangi warga yang ingin mempertanyakan status desil mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Warga mendatangi kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Mereka mengaku status desil yang tercantum dalam data tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.

BACA JUGA:Warga Cirebon Ramai Ajukan Penurunan Desil, BPS Tegaskan Ini yang Sebenarnya Terjadi

Fenomena tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Cirebon. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, meminta Pemerintah Kota Cirebon tidak melihat persoalan itu sekadar sebagai keluhan warga yang menginginkan perubahan status desil.

Menurut Rinna, banyaknya warga yang mempertanyakan data justru menjadi sinyal bahwa akurasi data sosial ekonomi perlu kembali diperiksa.

“Meningkatnya warga Kota Cirebon yang mendatangi kelurahan, Dinsos, Disdukcapil maupun BPS karena merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya harus dibaca sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah,” katanya, Rabu 16 September 2026.

Politisi PAN itu menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa pemutakhiran data tidak serta-merta membuat status desil seseorang berubah atau turun.

Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

Rinna memahami bahwa penentuan desil dilakukan melalui pengolahan data dengan metodologi tertentu.

Karena itu, perubahan status tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pengajuan keberatan dari warga.

Namun, mekanisme tersebut juga jangan sampai membuat masyarakat merasa harus menerima begitu saja status yang muncul dalam sistem tanpa memperoleh penjelasan dan ruang penyelesaian yang jelas.

BACA JUGA:Cara Cek Desil secara Online, Bisa Lewat Web Kemensos atau Kanal BPS, Cukup Masukkan NIK 16 Digit

“Kalau data adalah dasar negara memberikan bantuan, perlindungan sosial, dan intervensi kebijakan, maka kesalahan data bukan persoalan kecil."

Sumber: reportase