Pemkot Cirebon Cari Cara Dongkrak PAD Tanpa Bebani Warga

Pemkot Cirebon Cari Cara Dongkrak PAD Tanpa Bebani Warga

Ketua PWI Kota Cirebon Muhammad Alif Santosa mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk mendapatkan pendapatan.-Mohamad Junaedi-RADARCIREBON.COM

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Tekanan terhadap kondisi keuangan daerah membuat Pemerintah Kota Cirebon harus mencari cara baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, upaya tersebut diharapkan tidak dilakukan dengan menambah beban ekonomi masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Dialog Stakeholder tentang Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Tahun 2026, Kamis (8/10/2026).

BACA JUGA:SMAN 1 Kota Cirebon Ukir Prestasi Nasional, dari Paskibraka hingga OSN Kebumian

Forum tersebut menjadi ruang bagi Pemkot Cirebon untuk menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait strategi meningkatkan pendapatan daerah.

Tidak hanya pemerintah dan DPRD, forum juga melibatkan pelaku usaha, akademisi, media, organisasi profesi, BUMD hingga lembaga keuangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini memang tengah menghadapi tekanan.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut Iing, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kota Cirebon. Pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menghadapi situasi serupa akibat penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat.

“Jujur, pemerintah daerah Kota Cirebon dan yang lainnya, kondisi keuangannya sedang tidak baik-baik saja."

"Salah satunya karena TKD. Tetapi saya tidak dalam konteks mendiskreditkan TKD, karena semua daerah mengalami pemotongan transfer keuangan daerah,” kata Iing.

Situasi tersebut membuat Pemkot Cirebon perlu memikirkan sumber pendapatan alternatif yang dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah.

BACA JUGA:Jelang Porprov XV Jabar 2026, Kontingen Kota Cirebon Bentuk 8 Tim Monev

Namun, pemerintah tidak ingin sekadar menaikkan pungutan. Karena itu, workshop tersebut secara khusus diarahkan untuk menggali inovasi yang bisa meningkatkan PAD sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase