Dinkes Cirebon Temukan Bakteri Staphylococcus aureus di Balik Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis

RADARCIREBON.COM - Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan penyebab keracunan massal yang menimpa warga berasal dari kontaminasi bakteri pada menu Makan Bergizi Gratis.

Hasil uji laboratorium menemukan bakteri Staphylococcus aureus pada sup telur puyuh, serta Bacillus cereus pada nasi, sayur wortel, dan orek tempe.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menyebut keberadaan koloni bakteri tersebut memicu gejala mual, pusing, hingga diare pada korban.

"Kesimpulannya, memang hasil biakan ini didapati tumbuh koloni-koloni bakteri yang mendukung untuk gejala-gejala keracunan makanan," kata Maria.

BACA JUGA:Yuk Simak Simulasi Kredit Mobil Bekas 100 Juta Resmi Berikut Ini, DP dan Cicilan Ringan Mulai dari Rp900 Ribu!

Selain bakteri, pemeriksaan kimiawi mengungkap adanya kandungan nitrit pada makanan. Diduga, zat ini muncul akibat proses penyimpanan yang tidak memenuhi standar rantai dingin selama lebih dari empat jam.

Meski demikian, kualitas air di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinyatakan aman setelah melalui uji Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa kontaminasi diduga terjadi karena waktu penyimpanan yang terlalu lama (melebihi 4 jam), rantai dingin (cold chain) yang tidak terjaga, serta proses pematangan telur puyuh yang sempat dimasak setengah matang di luar sebelum dihangatkan kembali di dapur.

Kabar baiknya, seluruh pasien termasuk seorang anak yang sempat mengalami penurunan kesadaran kini sudah pulih dan pulang ke rumah.

BACA JUGA:Jangan Tertipu Iklan Bunga Rendah! Ini 3 Cara Mudah Cek Keaslian Pinjol Legal Resmi OJK!

Dinkes Kota Cirebon sebelumnya telah mengamankan sampel makanan, muntahan, hingga feses untuk diuji lebih lanjut di Labkesda Provinsi Jawa Barat.

Kasus ini turut mendapat perhatian serius dari Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Fitry Agustine, mendorong Satgas Makan Bergizi Gratis melakukan audit mendalam terhadap aspek keamanan pangan dan kelengkapan perizinan operasional.

Ombudsman meminta agar pihak penyelenggara menjamin penuh biaya pengobatan seluruh korban. Selain itu, mereka menyarankan integrasi kanal pengaduan agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan keluhan terkait program tersebut.

Sementara itu, Kepala KPPG Cirebon, Yulian Septa Pratama, menyatakan pihaknya siap melakukan perbaikan tata kelola.

Sumber: