MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Pemerintah Diminta Segera Ambil Langkah

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat 6 November 2026.

BACA JUGA:Muhammadiyah Dukung Polri Berantas Vape Mengandung Narkoba, Fatwa Haram Sudah Terbit Sejak 2020

Dalam fatwa tersebut, MUI memberikan perhatian terhadap sejumlah risiko yang ditimbulkan penggunaan vape.

Mulai dari dampak terhadap kesehatan, potensi kerusakan lingkungan, hingga kemungkinan perangkat rokok elektrik disalahgunakan sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika.

MUI menilai persoalan vape tidak bisa hanya dilihat dari kebiasaan merokok menggunakan perangkat elektronik.

Ada aspek perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan, terutama karena produk tersebut dapat mengandung nikotin dan berpotensi dimanfaatkan untuk menyalahgunakan zat terlarang.

Karena itu, penetapan hukum haram tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul di masyarakat.

Dalam salah satu ketentuan hukumnya, MUI secara tegas menyebut kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan yang diharamkan.

"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," demikian bunyi poin ketiga dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI, Senin 9 November 2026.

MUI Soroti Kandungan Nikotin dan Risiko Penyalahgunaan Vape

Dalam fatwa tersebut, MUI juga memberikan penjelasan mengenai pengertian rokok elektrik atau vape.

Vape merupakan perangkat yang menggunakan tenaga baterai atau sumber energi lainnya untuk memanaskan cairan atau bahan tertentu.

Sumber: