Yusril Siap Turun Tangan Periksa Dokumen Calon Wapres, Ini Alasannya

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk memeriksa seluruh kelengkapan dokumen dan persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan calon wakil presiden yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan secara menyeluruh juga diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan administrasi.

BACA JUGA:Gibran Akhiri Perjalanan sebagai Wapres, Sampaikan Pesan Khusus untuk Rakyat Indonesia

Yusril mengaku tidak keberatan apabila Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepadanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen calon wakil presiden yang akan diajukan.

Menurutnya, setiap persyaratan harus diteliti secara teliti agar persoalan serupa dengan polemik dokumen pendidikan Gibran tidak kembali muncul di kemudian hari.

"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada wakil presiden, Pak Gibran. Supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul perkembangan terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden, menyusul persoalan hukum mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah yang menjadi perhatian publik.

Yusril berpandangan, persoalan administrasi calon wakil presiden tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kelengkapan dokumen merupakan salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum proses pemilihan berlangsung.

Dengan demikian, calon yang nantinya diusulkan kepada MPR diharapkan telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan sejak awal juga dapat meminimalkan risiko munculnya gugatan atau polemik hukum setelah calon terpilih menjalankan tugasnya.

BACA JUGA:Gibran Mundur, Pemerintah Tegaskan Pemerintahan Tetap Normal, IHSG Menguat 2,66 Persen

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dirinya belum menerima penugasan resmi dari Presiden Prabowo untuk melakukan pemeriksaan dokumen tersebut.

Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama ke MPR

Sumber: reportase