Pemkab dan DPRD Cirebon Kawal Keluhan Ojol soal BPJS PBI dan Data Desil

CIREBON,RADARCIREBON.COM-Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan ketidaksesuaian data desil menjadi sorotan dalam audiensi pengemudi ojek online (ojol) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon.

Para pengemudi ojol mengeluhkan status kepesertaan BPJS PBI yang bermasalah hingga ketidaksesuaian pengelompokan desil ekonomi.

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap akses mereka dalam memperoleh bantuan sosial maupun jaminan kesehatan.

Menanggapi keluhan itu, Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman memastikan, pemerintah daerah akan mengawal aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojol.

BACA JUGA:Mau Pinjam Rp100 Juta di BRI? Cek Tabel Angsuran KUR BRI 100 Juta Tenor 5 Tahun Sebelum Mengajukan

Namun, tindak lanjutnya harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pria yang akrab disapa Jigus itu mengatakan, sejumlah persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Karena itu, Pemkab Cirebon akan menjalin komunikasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian UMKM.

“Teman-teman ojol datang untuk berdiskusi mengenai kesejahteraan dan aplikator. Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan kami komunikasikan dengan kementerian terkait,” ujar Jigus.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian pengelompokan desil dalam pendataan sosial ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Bunga KUR BRI Pinjaman 10 Juta November 2026, Cek Simulasi Cicilan Bulanan dan Syarat Pengajuan Terbarunya

Sejumlah pengemudi ojol mengaku masuk kelompok desil 6 hingga 7, meskipun kondisi ekonomi mereka dinilai lebih sesuai dengan kategori desil 5.

Ketidaktepatan klasifikasi tersebut dikhawatirkan memengaruhi peluang masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.

Jigus mengatakan, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui koordinasi lintas sektor. Pemkab Cirebon akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Menurutnya, pembenahan data harus dilakukan secara terintegrasi agar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan tidak kehilangan hak atas perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan.

Sumber: