Kabar Penting Guru PPPK Paruh Waktu! 158 Pemda Dipanggil Kemendikdasmen, Ini Agendanya
Kemendikdasmen mengundang 158 pemda dari 14 provinsi untuk membahas pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu menuju 2027.-KemenPAN RB-
RADARCIREBON.COM – Kabar penting bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai bergerak menyiapkan pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu daerah menjadi guru PPPK Kemendikdasmen.
Sebanyak 158 pemerintah daerah (pemda) dari 14 provinsi dipanggil untuk membahas langkah strategis tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam membangun tata kelola guru nasional mulai 2027.
BACA JUGA:HP Murah Terbaik 2026 Harga Rp1 Jutaan, Ini 5 Pilihan dengan Fitur Menarik
BACA JUGA:Bukan Cuma B50, Prabowo Ungkap Target Besar Indonesia untuk Kemandirian Energi
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian status bagi para guru sekaligus menjamin keberlanjutan layanan pendidikan di daerah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengungkapkan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) pada 17-19 November 2026 di Kota Makassar.
Sebanyak 158 pemda yang diundang merupakan gabungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur.
"158 Pemda ini tersebar di 14 provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara," kata Dirjen Nunuk dilansir dari JPNN, Minggu (15/11/2026).
BACA JUGA:Kota Cirebon Makin Dekat ke 10 Emas Porprov Jabar 2026, Deden Aldiansyah Naik Podium Tertinggi
158 Pemda dari 14 Provinsi Diundang ke Makassar
Rakor yang berlangsung selama tiga hari tersebut akan melibatkan sejumlah pejabat penting dari masing-masing pemerintah daerah.
Peserta yang diundang meliputi kepala dinas pendidikan serta kepala badan kepegawaian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

