Daya Motor

Dapur MBG Dilarang Pakai Beras SPHP dan Minyakita, Sudaryono Minta Masyarakat Melapor

Dapur MBG Dilarang Pakai Beras SPHP dan Minyakita, Sudaryono Minta Masyarakat Melapor

BGN melarang seluruh dapur MBG menggunakan beras SPHP dan Minyakita. Sudaryono meminta masyarakat melapor jika menemukan pelanggaran SPPG.-Dok. Radarcirebon.com -

JAMBI, RADARCIREBON.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan penggunaan bahan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara tegas dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita untuk kebutuhan memasak di dapur MBG.

Larangan tersebut diberlakukan untuk memastikan bahan pangan yang mendapatkan subsidi dan dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

BACA JUGA:Kabar Baik Pedagang Pasar! BGN Buka Peluang Jadi Pemasok Resmi Program MBG

Penegasan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat 20 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa ketentuan larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita sebenarnya sudah diberlakukan sejak awal dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki fungsi khusus dalam kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Dari awal, hari pertama saya jadi kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan, beras SPHP dan Minyakita merupakan produk yang mendapatkan intervensi kebijakan pemerintah.

Karena itu, pemanfaatannya harus mengikuti sasaran yang telah ditentukan dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan operasional dapur MBG.

BACA JUGA:Inovasi MBG Prasmanan, Sarana Edukasi Gizi Sekaligus Kurangi Sampah Makanan di Sekolah

Ketentuan tersebut, lanjut Sudaryono, juga sudah tercantum secara jelas dalam standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tegasnya.

BGN Buka Pengaduan, Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase