Gelar Reses, George Edwin Sugiharto Belanja Masalah
Reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat George Edwin Sugiharto SIP, Sabtu (21/11/2026) di auditorium Kampus Universitas Insan Mahardika (UIM) Cirebon.-Abdullah -Radar Cirebon
CIREBON,RADARCIREBON.COM - Sejumlah usulan, keluhan, dan kebutuhan warga mengemuka dalam agenda reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat George Edwin Sugiharto SIP, Sabtu (21/11/2026) di auditorium Kampus Universitas Insan Mahardika (UIM) Cirebon.
Berbagai persoalan yang dibahas khususnya infrastruktur seperti drainase yang selama ini menjadi titik krusial terjadinya banjir. Tidak hanya itu, dalam reses juga mencuat ratusan kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif sehingga warga kesulitan saat ingin berobat, hingga UMKM.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto SIP menjelaskan kehadirannya di kampus UIM Cirebon sebenarnya bagian dari kegiatan reses sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewajiban turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi. Untuk itu penelitian ini juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai permasalahan di lapangan.
“Selain menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, kegiatan penelitian difokuskan pada penjaringan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujar anggota DPRD dari Partai Gerindra.
BACA JUGA: Jadwal Super League 2026/27 Dirombak, 5 Laga Bergeser & Putaran Kedua Maju Lebih Cepat!
George menyampaikan, Dari sisi infrastruktur dan fasilitas lingkungan, warga mengajukan perhatian terkait perbaikan drainase. Saluran udara dinilai masih memerlukan peningkatan fasilitas dan kebersihan agar berfungsi optimal.
Drainase yang belum sepenuhnya berjalan lancar juga dianggap sebagai hal yang membutuhkan perhatian serta dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Selain itu, fasilitas di Baperkam RW 13 juga menjadi catatan karena masih memerlukan bantuan untuk penyempurnaan fasilitasnya.
Di sektor layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, menurut George, muncul persoalan sekitar 300 peserta BPJS PBI di Kelurahan Karyamulya yang diaktifkan. Saat ini sedang diupayakan pengaktifan kembali bagi warga yang diinginkannya sesuai agar layanan BPJS kesehatannya dapat kembali berjalan.
“Ada sekitar 300 warga kelurahan karya Mulya anggota BPJS PBI di non aktifkan , saat ini sedang kami mencoba untuk aktifkan kembali sesuai desilnya,” ujar anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
BACA JUGA: Pinjaman KUR BRI 30 Juta Tenor 5 Tahun Setiap Bulannya Cicilan Berapa? Cek Tabel Lengkapnya!
Di bidang pendidikan dan program bantuan sosial, warga juga membutuhkan informasi mengenai tata cara dan sistem pendaftaran beasiswa PIP dan KIP agar anak-anak mereka bisa bersekolah dan kuliah. Hal serupa juga terjadi pada program Rutilahu, yang informasinya terkait mekanisme pengajuan dan pendaftaran di Provinsi Jawa Barat akan diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, dorongan penguatan ekonomi warga diarahkan pada optimalisasi UMKM di Karyamulya melalui imbauan belanja dari masyarakat untuk masyarakat di lingkungan sekitar. “Warga Karyamulya diharapkan dapat berbelanja dan membantu mengembangkan usaha lokal yang ada di wilayahnya sendiri,” tandasnya.
George juga menyampaikan, Aspirasi lain yang turut dicatat terkait dengan kebutuhan dana revitalisasi Posyandu agar dapat segera direalisasikan, serta dukungan tunjangan bagi Posyandu yang diharapkan dapat disokong oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
Seluruh poin tersebut menjadi bagian dari catatan permasalahan yang ada saat penelitian, di samping menyampaikan informasi terkait pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta isu-isu di tingkat kota, provinsi, maupun nasional.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

