JAKARTA - Desakan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 datang dari sejumlah elemen masyarakat. Kali ini datang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Muhammadiyah mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar menunda pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar serentak pada Desember 2020.
“KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” tulis siaran Pers PP Muhamadiyah, seperti dikutip FIN, Senin (21/9).
Baca juga:
3 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Cirebon Meninggal
Mayat Perempuan tanpa Busana Ditemukan di Pantai Kejawanan
Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Atau mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal dalam penangana Covid-19.
“Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali,” katanya.
Muhammadiyah juga meminta para elite politik dan partai politik agar maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
“Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif,” katanya.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda pelaksanaan pilkada 2020.
Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.
PBNU juga meminta pemerintah untuk merelokasikan anggaran Pilkada 2020 bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan pengaman sosial. (dal/fin)