JAKARTA – Pemerintah menyebut 90 persen penduduk miskin telah terjangkau bantuan. Walaupun realisasi serapan anggaran perlindungan sosial baru mencapai 58 persen.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan sudah 90 persen rumah tangga miskin di Indonesia mendapat sedikitnya satu bantuan program perlindungan sosial dan padat karya.
“Agustus (hingga) sekarang kita dapat bahwa hampir 90 persen rumah tangga miskin telah mendapatkan sedikitnya satu bantuan. Jadi sekarang jauh membaik dibandingkan Mei kemarin,” katanya, Jumat (25/9).
Dijelaskannya, jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan Mei 2020, yaitu dari 40 persen keluarga termiskin masih ada 40 persen yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.
“Sekarang kita bisa cukup percaya diri mengatakan satu dari 10 itu belum dapat (bantuan). Nah ini harus kita cari caranya untuk mengejar yang satu dari 10 ini,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini realisasi program perlindungan sosial baru mencapai 58 persen. Sementara beberapa bantuan terus bergulir misalnya bantuan subsidi upah (BSU) pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, program keluarga harapan (PKH), subsidi listrik, dan bantuan produktif untuk UMKM.
Dia juga mengatakan saat ini sudah lebih dari 75 persen pekerja yang berhenti pada Mei lalu telah bekerja kembali. Dan 70 persen dari total tersebut kembali ke pekerjaan yang sama.
“Ini membuat harapan bahwa kuartal III 2020 akan membaik dibandingkan kuartal II 2020. Kuartal IV 2020 juga harapannya jauh lebih baik,” ungkapnya.
Meski demikian, Kemenkeu mencatat masih ada 24 persen rumah tangga yang kekurangan pangan. Dan sebanyak 25 persen rumah tangga tak dapat mengakses layanan kesehatan.
“Layanan kesehatan online hanya digunakan oleh 8 persen rumah tangga karena sebagian besar lebih memilih konsultasi tatap muka atau tidak tahu ada layanan online,” katanya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memacu pertumbuhan perekonomian Nasional, pemerintah menekankan kesehatan menjadi aspek utama.
“Pemulihan ekonomi menjadi bagian, dari pemulihan yang utama tentu aspek kesehatan,” katanya.
Pemerintah juga mendorong pelibatan aparat keamanan TNI dan Polri secara aktif dalam melakukan disiplin kepada masyarakat untuk mengikuti kampanye 3M tersebut.
Menurutnya pendekatan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), secara klaster juga mulai menghasilkan kemajuan, sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasarkan sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain.
“Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat, karena memang setiap lokasi, klaster memang beda, sehingga program penanganan COVID- 9 pun akan berbeda pula sesuai dengan karakter lokasi/klaster tersebut,” katanya.