FPP Tanya Kerugian PDAM

KUNINGAN – Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN menyatakan kata “Dengan Pengecualian” dalam opini WDP (wajar dengan pengecualian) bisa hilang jika ada penyelesaian. Itu mengacu pada pendapat BPK sendiri dalam laporannya No 05A/LHP/XVIII.BDG/05/2013 tanggal 23 Mei 2013. “Artinya, pengecualian tersebut akan hilang jika pemda sudah selesai melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jaringan jalan dan irigasi secara tuntas dan menyeluruh,” papar Ketua F-PAN, H Iis Istohari SE. Jika kegiatan tersebut belum dilakukan, lanjut Iis, maka penilaiannya masih WDP. Atas kondisi itu pihaknya menanyakan sejauhmana bupati menyelesaikan inventarisasi dan penilaian aset tetap tanah, gedung dan bangunan, perlatan dan mesin serta jaringan jalan dan irigasi secara tuntas dan menyeluruh. Selanjutnya, F-PAN juga meminta agar bupati memperhatikan LHP BPK RI 2012 serta menindaklanjutinya sesuai rekomendasi. Hasil temuan BPK mesti dijadikan bahan perhatian bagi semua pihak bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Sedangkan F-PPP dalam salah satu poinnya menanyakan tentang kerugian yang dialami PDAM. Dikatakan, kerugian terus-menerus yang dialami PDAM hingga 2012 lalu, dikecewakan oleh fraksi tersebut. Untuk itu diharapkan pemda mempunyai solusi terbaik. “Selain itu, dalam pengantar nota keuangan tidak disebutkan berapa kerugian PDAM dan PDAU? Berapa persen realisasinya? Mengingat pemerintah telah mengeluarkan biaya yang sangat besar terhadap PDAM dan PDAU. Kami meminta untuk mempertimbangkan keberadaan PDAU,” tandas fraksi yang diketuai Drs H Momon Suherman itu. Untuk belanja daerah, pihaknya mengeluarkan catatan, khususnya belanja langsung. Dikatakan, anggaran untuk publik pada APBD 2012 terindikasi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan lajunya berbanding terbalik dengan belanja aparatur. Pihaknya berharap, ke depannya lebih banyak lagi program yang menitikberatkan pada pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fraksi Demokrat ternyata memiliki kesamaan pendapat dengan F-PPP menyangkut keberadaan PDAM dan PDAU yang selalu rugi. Diharapkan, PDAM mampu mendongkrak PAD namun diusianya yang ketiga pada 2012 masih merugi. “Rp4 miliar pemda telah memberikan dana sebagai penyerta modal dan aset lainnya, termasuk bantuan provinsi. Namun tetap PDAU masih belum berkembang dan belum membuahkan hasil. 9 tempat pariwisata yang potensial sudah dikelola PDAU, namun hasilnya tetap habis untuk biaya operasional. Sehingga saudara bupati harus segera mengevaluasi PDAU,” pinta Ketua F-Demokrat, Yayat Ahadiatna SH. (ded)