PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dua permasalahan utama dalam penyerapan garam rakyat. Pertama adalah masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri.
Jokowi mengatakan, data per 22 September masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri di Indonesia ini. Sehingga agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli. “Permasalahan kedua adalah masih rendahnya produksi garam nasional. Sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” katanya.
Jokowi mengatakan, sebagai contoh dari kebutuhan garam nasional tahun 2020 terdapat sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional di Indonesia baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 juta ton.
“Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk memperhatikan ketersediaan lahan produksi, percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi.
Ke depannya Jokowi berharap adanya upaya produktivitasdan kualitas garam rakyat Indonesia ini. Artinya penggunakan inovasi teknologi produksi terutama washing plan harus betul-betul dikerjakan. “Sehingga pasca produksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpangan,” tegasnya. (net/jp)