SLAWI – Petani di Kabupaten Tegal saat ini sedang bersedih. Sejak dua bulan silam, mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Praktis, masa tanam yang seharusnya sudah dilakukan, terpaksa diundur. Keluhan ini disampaikan mereka kepada sejumlah wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Tegal.
“Ya, banyak sekali petani yang mengadu ke kami. Mereka sedang kesulitan mendapatkan pupuk,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal M Khuzaeni seperti dikutip dari Radar Tegal (Radar Cirebon Grup), kemarin.
Dia mengungkapkan, kelangkaan pupuk itu disinyalir pasca terbitnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pertanian terkait pemberlakuan Kartu Tani pada 1 September 2020. Padahal, kuota pupuk untuk petani sudah diusulkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
Tahun 2019 lalu, RDKK Pupuk Bersubsidi diusulkan 35 ribu ton. Namun, yang direalisasi hanya 33 ribu ton. Sedangkan tahun ini, yang direalisasi hanya 80 persen dari realisasi tahun 2019. Mestinya, jika didistribusikan sesuai kebutuhan, pupuk akan habis pada November atau Desember.
“Tapi sejak bulan Agustus, pupuk sudah langka,” ujar Jeni, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi III ini.
Permasalah para petani, menurut Jeni, tidak hanya itu. Kartu Tani juga masih kacau. Ada beberapa petani yang mengadu jika kartu yang digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, tidak bisa digunakan. Kartu belum diregistrasi. Saldonya juga kosong. Untuk menangani itu, Jeni meminta Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida (KP3) Kabupaten Tegal segera melakukan monitoring dan evaluasi ke petani maupun pengecer pupuk.
“KP3 harus investigasi untuk mengetahui kondisi pupuk bagaimana,” ucapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Tegal Bakhrun mengatakan hal senada. Menurutnya, jika pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi RDKK, sebenarnya aman. Namun, kondisi yang saat ini terjadi, kuota pupuk berkurang dan permintaan banyak.
“Sepertinya Kartu Tani tidak berjalan dengan baik. Petani banyak yang mengeluh,” imbuhnya. (yer/gun)